Jakarta – Utang luar negeri (ULN) Indonesia kembali mengalami peningkatan. Bank Indonesia (BI) mencatat posisi ULN Indonesia pada triwulan II 2026 mencapai US$453,4 miliar, atau sekitar Rp8.089 triliun. Angka tersebut tumbuh 4,4 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan ULN sektor publik, termasuk pemerintah dan bank sentral. Di sisi lain, utang luar negeri sektor swasta masih mengalami kontraksi meski penurunannya mulai melambat. BI menilai kondisi ULN Indonesia secara keseluruhan masih berada dalam keadaan terjaga.

Posisi ULN pemerintah pada triwulan II 2026 tercatat sebesar US$216,3 miliar, meningkat 2,9 persen secara tahunan. Namun, pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 3,8 persen.

BI menjelaskan, peningkatan ULN pemerintah terutama berkaitan dengan masuknya aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN). Kondisi tersebut dinilai mencerminkan masih terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Pemerintah juga disebut tetap berkomitmen menjaga kredibilitas pengelolaan utang dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu. Pengelolaan ULN dilakukan secara pruden, terukur, dan fleksibel agar pembiayaan yang diperoleh dapat digunakan secara optimal.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah digunakan untuk mendukung sejumlah sektor produktif. Porsi terbesar berada pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22 persen. Berikutnya terdapat administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,6 persen, jasa pendidikan 16,2 persen, konstruksi 11,5 persen, serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,5 persen.

Sementara itu, ULN sektor swasta tercatat sebesar US$194,6 miliar pada triwulan II 2026. Angka tersebut mengalami kontraksi 0,6 persen secara tahunan. Meski masih negatif, kontraksi ini membaik dibandingkan triwulan I 2026 yang mencapai 1,3 persen.

Perbaikan tersebut menunjukkan adanya perlambatan penurunan ULN swasta. Utang sektor swasta juga masih didominasi oleh pinjaman jangka panjang dengan porsi mencapai 75,7 persen dari total ULN swasta. Sektor yang memiliki porsi besar antara lain industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian.

Selain pemerintah dan swasta, peningkatan ULN juga dipengaruhi oleh posisi utang bank sentral. BI menyebut kenaikan tersebut terutama didorong meningkatnya kepemilikan nonresiden terhadap instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Kondisi ini berkaitan dengan pelaksanaan operasi moneter yang lebih berorientasi pasar serta upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global.

Meski nominal ULN meningkat, BI menilai struktur utang Indonesia masih sehat. Salah satu indikatornya adalah rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berada di level 30,6 persen pada triwulan II 2026. Selain itu, sekitar 82,1 persen dari total ULN Indonesia merupakan utang jangka panjang, sehingga risiko pembayaran dalam jangka pendek relatif lebih terkendali.

Bank Indonesia bersama pemerintah akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan ULN. Pengelolaan utang diarahkan agar tetap mendukung pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Dengan posisi ULN yang mencapai US$453,4 miliar, perhatian terhadap kualitas dan penggunaan utang menjadi semakin penting. Pemerintah tidak hanya dituntut menjaga kemampuan pembayaran, tetapi juga memastikan pembiayaan tersebut memberikan manfaat bagi sektor produktif dan perekonomian Indonesia dalam jangka panjang.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/