Jakarta – Rencana pengalihan kepemilikan saham Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh dari konsorsium BUMN ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memasuki tahap akhir. Pemerintah kini menyelesaikan sejumlah proses administratif dan evaluasi sebelum kepemilikan saham tersebut resmi berpindah.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Evita Manthovani mengatakan pengalihan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) kepada pemerintah melalui Kemenkeu masih dalam proses finalisasi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa edisi September 2026 di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

PSBI selama ini menjadi kendaraan konsorsium BUMN Indonesia yang memegang 60 persen saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan pengelola layanan Whoosh. Sementara itu, 40 persen saham lainnya tetap berada di tangan konsorsium perusahaan asal China.

Dengan skema baru tersebut, kepemilikan 60 persen saham dari pihak Indonesia akan dialihkan kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Proses ini merupakan bagian dari restrukturisasi pengelolaan kewajiban finansial proyek kereta cepat yang sebelumnya berada dalam lingkup BUMN dan Danantara.

Evita menjelaskan bahwa skema pengalihan saham sebenarnya telah ditetapkan dan dibahas secara terperinci. Namun, pemerintah masih harus memastikan berbagai aspek sebelum transaksi tersebut benar-benar diselesaikan.

Beberapa hal yang sedang dipetakan meliputi kondisi finansial, model bisnis, aspek operasional, hingga aspek hukum. Kemenkeu juga tengah melakukan due diligence atau uji tuntas terhadap saham PSBI yang akan dialihkan, termasuk mengevaluasi nilai saham tersebut.

Secara bersamaan, pemerintah juga menyiapkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi salah satu dasar dalam pelaksanaan pengalihan. Koordinasi dilakukan antara Kementerian Keuangan, Badan Pengaturan BUMN, dan Badan Pengelola Investasi Danantara.

Salah satu poin penting dari skema tersebut adalah pemerintah menyatakan pemenuhan kewajiban PSBI tidak dirancang menggunakan APBN secara langsung. Sebelumnya, pemerintah menjelaskan bahwa pengelolaan kewajiban Whoosh akan melibatkan Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan.

Menteri Keuangan sebelumnya menyebut SMV dapat digunakan untuk mengelola kepemilikan dan kewajiban terkait proyek tersebut. Pemerintah juga telah mempertimbangkan penggunaan lebih dari satu SMV, meski detail mengenai lembaga yang ditunjuk masih dalam proses finalisasi.

Pengalihan ini sebelumnya ditargetkan selesai pada pertengahan September 2026. Namun, proses uji tuntas dan penyusunan regulasi membuat penyelesaiannya masih memerlukan sejumlah tahapan.

Di tengah proses tersebut, terjadi pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara. CEO Danantara Rosan Roeslani memastikan pergantian tersebut tidak menghentikan proses pengalihan. Tim pemerintah tetap melanjutkan pekerjaan yang sudah berjalan agar proses restrukturisasi kepemilikan Whoosh dapat diselesaikan.

Jika seluruh tahapan selesai, porsi 60 persen saham KCIC yang sebelumnya berada melalui PSBI akan berada di bawah pemerintah melalui Kemenkeu. Sementara kepemilikan konsorsium China sebesar 40 persen tidak berubah.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menata kembali pengelolaan proyek Whoosh, terutama terkait struktur kepemilikan dan kewajiban finansialnya.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/