Jakarta – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi kembali menjadi sorotan publik. Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi dampak lanjutan kebijakan tersebut, terutama terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas harga kebutuhan pokok.

Pernyataan itu muncul setelah penyesuaian harga sejumlah BBM nonsubsidi resmi berlaku sejak 18 April 2026. Penyesuaian tersebut mencakup beberapa produk seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Di wilayah Jakarta, harga Pertamax Turbo kini menembus Rp19.400 per liter, meningkat sekitar Rp6.300 dari awal April 2026. Sementara Dexlite naik menjadi Rp23.600 per liter dan Pertamina Dex menjadi Rp23.900 per liter.

Menurut Firnando, kenaikan tersebut berpotensi memicu fenomena yang disebut sebagai “turun kelas energi”, yakni peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. Ia menilai kondisi ini perlu diantisipasi dengan pengawasan distribusi yang lebih ketat agar subsidi tetap tepat sasaran.

Ia menegaskan, kenaikan harga BBM nonsubsidi akan meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga, terutama bagi kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi pengguna utama BBM jenis tersebut. Jika tidak diantisipasi, pergeseran konsumsi ke BBM subsidi berpotensi meningkatkan tekanan terhadap anggaran negara dan menimbulkan ketidaktepatan sasaran subsidi energi.

Selain itu, DPR juga menyoroti dampak tidak langsung yang mungkin terjadi pada sektor logistik dan harga barang kebutuhan pokok. Kenaikan biaya bahan bakar kerap berimbas pada biaya distribusi, yang pada akhirnya dapat memicu kenaikan harga di tingkat konsumen.

Sejumlah pengamat energi menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi memang tidak bisa dihindari karena mengikuti dinamika pasar global. Harga BBM nonsubsidi secara regulasi memang disesuaikan dengan harga minyak mentah dunia serta nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Namun, para ekonom juga mengingatkan bahwa kebijakan ini tetap perlu diimbangi dengan langkah mitigasi agar dampaknya tidak meluas. Risiko inflasi dan tekanan terhadap daya beli masyarakat tetap harus diperhitungkan, terutama dalam kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan global.

Di sisi lain, ada pandangan bahwa dampak kenaikan BBM nonsubsidi terhadap masyarakat luas relatif terbatas karena pengguna utamanya berasal dari kalangan menengah ke atas. Meski begitu, efek berantai melalui sektor logistik tetap menjadi perhatian karena dapat memengaruhi harga barang dan jasa secara umum.

DPR berharap pemerintah segera memperkuat sistem pengawasan distribusi BBM subsidi serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah ketimpangan dan menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Dengan berbagai potensi dampak tersebut, kenaikan harga BBM nonsubsidi kini tidak hanya menjadi isu energi, tetapi juga beririsan dengan kebijakan ekonomi, fiskal, dan perlindungan sosial masyarakat.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/