Jakarta – Pemerintah Bangladesh resmi mengembalikan frasa “valid untuk semua negara kecuali Israel” pada paspor warganya. Keputusan tersebut menandai perubahan kebijakan setelah frasa itu sempat dihapus beberapa tahun lalu, sekaligus menegaskan kembali posisi diplomatik Bangladesh yang tidak mengakui Negara Israel.

Instruksi tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Bangladesh kepada Direktorat Imigrasi dan Paspor untuk kembali mencantumkan kalimat tersebut pada seluruh paspor elektronik (e-passport) yang baru diterbitkan. Pemerintah menyatakan langkah itu merupakan penegasan kembali terhadap kebijakan luar negeri yang telah lama berlaku, yakni tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Frasa “valid untuk semua negara di dunia kecuali Israel” sebelumnya telah menjadi bagian dari paspor Bangladesh selama puluhan tahun. Namun, pada 2020 pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina menghapus kalimat tersebut dari desain e-paspor dengan alasan menyesuaikan standar internasional dokumen perjalanan. Meski tulisan tersebut dihapus, pemerintah saat itu tetap menegaskan bahwa kebijakan larangan warga Bangladesh bepergian ke Israel tidak berubah.

Kini, di bawah pemerintahan baru, kebijakan tersebut kembali dibalik. Pemerintah menilai pencantuman kembali frasa tersebut lebih mencerminkan sikap resmi Bangladesh terhadap konflik Timur Tengah dan dukungannya terhadap Palestina. Selain mengembalikan kalimat tersebut, pemerintah juga memperbarui sejumlah elemen desain pada paspor, termasuk penggunaan watermark baru yang menampilkan simbol-simbol nasional.

Bangladesh merupakan salah satu negara yang hingga saat ini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Negara di Asia Selatan itu juga termasuk sedikit negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang secara resmi tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara. Sikap tersebut telah menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Bangladesh sejak negara itu merdeka pada 1971.

Dalam berbagai forum internasional, Bangladesh secara konsisten menyatakan dukungannya terhadap pembentukan negara Palestina yang merdeka berdasarkan solusi dua negara. Pemerintah Bangladesh juga beberapa kali menyuarakan keprihatinan atas konflik yang terjadi di Gaza dan menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional serta perlindungan warga sipil.

Keputusan mengembalikan frasa tersebut mendapat perhatian luas, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Sebagian kalangan menilai langkah tersebut merupakan bentuk konsistensi terhadap kebijakan luar negeri Bangladesh, sementara pihak lain melihatnya sebagai sinyal politik yang menunjukkan arah pemerintahan baru dalam isu Timur Tengah.

Meski demikian, perubahan tulisan pada paspor tidak mengubah aturan yang selama ini berlaku. Warga Bangladesh memang telah lama dilarang melakukan perjalanan ke Israel menggunakan paspor negaranya, sehingga pengembalian frasa tersebut lebih bersifat penegasan administratif atas kebijakan yang sudah ada sebelumnya.

Pakar hubungan internasional menilai bahwa kebijakan mengenai dokumen perjalanan sering kali tidak hanya berfungsi sebagai identitas warga negara, tetapi juga menjadi representasi sikap politik suatu negara. Oleh karena itu, perubahan pada paspor Bangladesh dipandang memiliki makna simbolis yang kuat, terutama di tengah dinamika geopolitik kawasan Timur Tengah.

Hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Israel mengenai keputusan tersebut. Sementara itu, otoritas Bangladesh memastikan bahwa penerbitan e-paspor dengan format baru akan dilakukan secara bertahap, dan seluruh instansi terkait telah diminta menyesuaikan implementasi kebijakan tersebut.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/