Jakarta – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berhasil membawa koalisi politiknya unggul dalam hasil akhir pemilu legislatif Israel 2026. Namun, kemenangan tersebut belum cukup untuk memastikan dirinya dapat kembali membentuk pemerintahan. Koalisi yang dipimpinnya gagal memperoleh mayoritas kursi di parlemen atau Knesset.
Komite Pemilu Pusat Israel (CEC) mengumumkan hasil akhir pemilu pada Jumat (30/10/2026), setelah menyelesaikan penghitungan suara serta pemeriksaan terhadap sejumlah laporan dan aduan. Pemungutan suara sendiri telah berlangsung pada 27 Oktober 2026.
Berdasarkan hasil resmi tersebut, koalisi pendukung Netanyahu memperoleh total 53 kursi dari 120 kursi parlemen yang diperebutkan. Sementara itu, kelompok oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot berhasil mengamankan 48 kursi.
Meskipun unggul lima kursi dari kubu oposisi, Netanyahu masih membutuhkan dukungan tambahan. Pasalnya, sebuah koalisi harus memiliki sedikitnya 61 kursi untuk menguasai mayoritas parlemen dan membentuk pemerintahan.
Partai Likud Masih Menjadi Kekuatan Terbesar
Partai Likud yang dipimpin Netanyahu tetap menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak dalam pemilu kali ini. Likud berhasil mengamankan 27 kursi di Knesset.
Di kubu oposisi, Partai Yashar yang dipimpin Gadi Eisenkot memperoleh 21 kursi. Sementara itu, B’Yachad mendapatkan 12 kursi dan Joint List mengamankan 11 kursi.
Partai Demokrat dan Ra’am masing-masing memperoleh delapan kursi. Adapun Yisrael Beytenu, United Torah Judaism, serta Otzma Yehudit mendapatkan tujuh kursi.
Shas dan Religious Zionism masing-masing mengamankan enam kursi parlemen.
Hasil tersebut memperlihatkan persaingan politik Israel yang semakin terfragmentasi. Tidak ada satu kelompok politik yang mampu mengamankan mayoritas secara mandiri sehingga negosiasi antarpihak menjadi faktor penting dalam menentukan pemerintahan selanjutnya.
Partai Arab Berpotensi Menjadi Penentu
Salah satu perkembangan paling menarik dalam pemilu Israel 2026 adalah meningkatnya perolehan kursi partai-partai Arab. Joint List dan Ra’am secara keseluruhan berhasil mendapatkan 19 kursi parlemen.
Jumlah tersebut menjadi pencapaian besar bagi kelompok politik Arab di Israel. Perolehan itu bahkan hampir dua kali lipat dibandingkan jumlah kursi yang mereka miliki sebelumnya.
Dengan kondisi kedua blok utama yang sama-sama gagal meraih mayoritas, partai-partai Arab berpotensi menjadi penentu dalam proses pembentukan pemerintahan.
Namun, peluang tersebut tidak sepenuhnya mudah diwujudkan. Sejumlah kelompok oposisi masih memiliki perbedaan pandangan mengenai kemungkinan bekerja sama dengan partai-partai Arab.
Di tengah situasi tersebut, muncul tuduhan dari kubu Netanyahu mengenai dugaan pendanaan asing dan praktik pembelian suara yang melibatkan partai-partai Arab. Tuduhan itu dibantah oleh Joint List, Ra’am, maupun Qatar.
Komite Pemilu Pusat Israel juga menepis klaim yang beredar mengenai kecurangan pemilu secara luas. Pelaksana tugas direktur CEC, Dean Livne, menyebut laporan tersebut tidak memiliki dasar.
Pembentukan Pemerintahan Baru Terancam Berlangsung Lama
Hasil pemilu yang tidak menghasilkan mayoritas membuat proses pembentukan pemerintahan diperkirakan berlangsung alot. Hasil akhir pemilu dijadwalkan diserahkan kepada Presiden Israel Isaac Herzog pada 4 November 2026.
Setelah menerima hasil tersebut, Herzog akan berkonsultasi dengan para pemimpin partai sebelum memberikan mandat kepada salah satu tokoh politik untuk membentuk pemerintahan.
Jika negosiasi koalisi gagal menghasilkan kesepakatan, Israel berpotensi kembali menggelar pemilu dalam waktu mendatang.
Situasi ini menjadi tantangan besar bagi Netanyahu yang berusaha mempertahankan kekuasaannya. Meski koalisinya berhasil unggul dalam perolehan kursi, jalan menuju pemerintahan baru masih terbuka bagi berbagai kemungkinan politik.
Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/
Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/
