Kota Bekasi – Penurunan nilai Kota Layak Anak (KLA) menempatkan Kota Bekasi kembali dalam sorotan. Kondisi ini dinilai sebagai sinyal kuat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan program perlindungan anak di daerah. Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Adelia S.H., M.M., menyampaikan keprihatinannya atas penurunan capaian tersebut.

Menurut Adelia, predikat Kota Layak Anak bukan sekadar penghargaan administratif tahunan, melainkan indikator nyata kualitas perlindungan serta pemenuhan hak anak. Ia menilai, penurunan nilai ini harus dijadikan momentum refleksi bersama untuk memperkuat komitmen pembangunan yang berpihak pada anak.

Bekasi sebagai kota penyangga metropolitan memiliki jumlah penduduk yang besar dan dinamika urbanisasi tinggi. Kondisi tersebut menuntut perhatian lebih terhadap isu anak, mulai dari pendidikan, kesehatan, keamanan, hingga ruang tumbuh yang aman dan nyaman. Adelia menegaskan bahwa tantangan perkotaan seperti kepadatan penduduk, mobilitas tinggi, dan kesenjangan akses layanan publik menjadi faktor yang harus ditangani secara serius.

Ia menyoroti masih adanya sejumlah persoalan yang perlu dibenahi, seperti pemerataan akses pendidikan, perlindungan anak dari kekerasan, ketersediaan fasilitas bermain yang aman, hingga penguatan peran keluarga dalam pengasuhan. Menurutnya, berbagai persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja.

Adelia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, hingga dunia usaha. Pendekatan kolaboratif dianggap sebagai kunci untuk memastikan kebijakan perlindungan anak dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa pembangunan berbasis anak harus menjadi prioritas bersama, bukan sekadar program sektoral.

“Anak-anak adalah investasi masa depan kota. Jika hari ini kita lalai menyediakan ruang aman dan sehat bagi mereka, maka masa depan Kota Bekasi ikut dipertaruhkan,” tegasnya.

Komisi IV DPRD, lanjut Adelia, akan terus mendorong evaluasi program perlindungan perempuan dan anak, termasuk memastikan dukungan anggaran yang memadai. Ia menilai kebijakan yang baik harus diikuti dengan komitmen pendanaan yang cukup agar implementasi di lapangan berjalan optimal.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya fasilitas publik ramah anak, seperti taman bermain yang layak, sekolah bebas perundungan, serta akses layanan kesehatan dan psikologis yang mudah dijangkau. Fasilitas tersebut dinilai sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Adelia mengingatkan bahwa fokus utama tidak boleh hanya pada pencapaian predikat, tetapi pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Kota Layak Anak harus menjadi realitas yang dapat dirasakan langsung oleh anak-anak dan keluarga di Bekasi.

Ia berharap penurunan nilai KLA menjadi titik balik perbaikan. Dengan komitmen kuat dari seluruh pihak, Bekasi diyakini mampu meningkatkan kualitas perlindungan anak dan kembali memperkuat posisinya sebagai kota yang ramah bagi generasi penerus bangsa.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/