Jakarta – Kementerian Luar Negeri Jepang menghadapi sorotan setelah foto dari simulasi penanggulangan terorisme dan penculikan yang digelar di Tokyo memicu kritik di media sosial. Perhatian publik tertuju pada atribut yang dikenakan pemeran pelaku dalam latihan tersebut karena dinilai menyerupai pakaian yang identik dengan masyarakat Arab atau Muslim.

Latihan tersebut berlangsung pada 10 September 2026 di sebuah fasilitas pemerintah di Tokyo. Kegiatan itu merupakan latihan bersama antara pemerintah dan sektor swasta yang bertujuan meningkatkan kesiapan menghadapi ancaman teror serta penculikan terhadap warga Jepang di luar negeri.

Dalam foto yang kemudian menjadi kontroversi, seorang pemeran pelaku terlihat mengenakan kain penutup kepala dengan pola yang dianggap menyerupai keffiyeh atau kain tradisional yang umum ditemukan di kawasan Timur Tengah. Dalam salah satu adegan, pemeran tersebut terlihat menutupi kepala seorang sandera menggunakan sebuah tas.

Foto-foto latihan tersebut awalnya dipublikasikan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang melalui media sosial. Namun, setelah muncul berbagai komentar yang menilai penggunaan atribut tersebut dapat memperkuat stereotip bahwa orang Arab atau Muslim identik dengan terorisme, kementerian akhirnya menghapus foto yang bersangkutan.

Kementerian Luar Negeri Jepang kemudian memberikan penjelasan mengenai kontroversi tersebut. Dalam pernyataan resminya, kementerian mengatakan bahwa pemeran pelaku dalam latihan terdiri dari warga Jepang maupun warga asing. Penggunaan pakaian tersebut disebut tidak dimaksudkan untuk menggambarkan atau mengaitkan pelaku dengan kelompok etnis, wilayah, maupun agama tertentu.

Kementerian juga menyatakan bahwa apabila muncul kesalahpahaman akibat penggunaan atribut tersebut, hal itu tidak disengaja. Setelah mempertimbangkan berbagai komentar yang muncul, pemerintah Jepang memutuskan untuk menghapus foto-foto terkait dari unggahan sebelumnya.

Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi turut menanggapi persoalan tersebut. Ia mengatakan pihaknya menerima berbagai pendapat yang muncul dan menegaskan bahwa latihan antiterorisme tetap memiliki arti penting dalam upaya melindungi warga Jepang.

Menurut kementerian, latihan semacam ini bukan kegiatan baru. Simulasi penanggulangan terorisme dan penculikan tersebut telah dilaksanakan secara rutin di Jepang sejak 2018. Program itu antara lain mengambil pelajaran dari serangan teror di Dhaka, Bangladesh, pada Juli 2016.

Serangan di Dhaka menjadi salah satu alasan utama Jepang memperkuat kesiapan perlindungan terhadap warganya yang berada di luar negeri. Dalam serangan terhadap Holey Artisan Bakery tersebut, sebanyak 22 orang tewas, termasuk tujuh warga negara Jepang. Peristiwa itu kemudian menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan latihan keamanan Jepang.

Meski tujuan latihan adalah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman keamanan, penggunaan atribut yang dianggap merepresentasikan kelompok tertentu memunculkan perdebatan mengenai cara menggambarkan pelaku teror dalam simulasi.

Kritik yang muncul di media sosial terutama menyoroti kekhawatiran bahwa penggambaran semacam itu dapat menghubungkan identitas agama atau budaya tertentu dengan aksi terorisme. Di sisi lain, pemerintah Jepang menegaskan bahwa tidak ada maksud untuk menargetkan kelompok etnis, kawasan, atau agama tertentu.

Kementerian Luar Negeri Jepang kini mengatakan akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi mengenai kegiatan tersebut. Pemerintah juga menegaskan bahwa perlindungan warga Jepang di luar negeri tetap menjadi salah satu prioritas utama kementerian.

Kontroversi ini pada akhirnya membuat perhatian publik tidak hanya tertuju pada latihan antiterorisme Jepang, tetapi juga pada bagaimana pemerintah menggambarkan ancaman keamanan tanpa menciptakan stereotip terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/