TIDORE – Ancaman serius membayangi kesejahteraan ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan. Pihak Pemkot secara resmi menyatakan bahwa alokasi anggaran untuk pembayaran gaji PPPK saat ini berada dalam kondisi kritis dan diperkirakan hanya cukup untuk memenuhi hak pegawai hingga Agustus 2026 mendatang.
Pernyataan ini menjadi alarm bagi pemerintah pusat dan instansi terkait untuk segera melakukan langkah evaluasi anggaran agar tidak terjadi kekosongan pembayaran hak-hak pegawai di bulan-bulan berikutnya.
Ancaman Fiskal dan Dampak bagi Pegawai
Krisis anggaran ini dipicu oleh ketidaksesuaian antara proyeksi dana alokasi umum (DAU) dengan kebutuhan riil penggajian pasca-rekrutmen besar-besaran. Jika tidak ada suntikan dana tambahan atau revisi kebijakan fiskal, Pemkot Tidore akan menghadapi tantangan berat untuk memenuhi kewajiban operasional rutinnya.
“Kami telah memetakan kebutuhan hingga akhir tahun. Jika status anggaran saat ini tidak segera mendapat penanganan atau bantuan dari pemerintah pusat, maka anggaran gaji PPPK Pemkot Tidore hanya cukup sampai Agustus, ini adalah kondisi darurat yang harus kami sampaikan kepada publik,” ujar salah satu pejabat Pemkot.
Pengamat kebijakan publik, Kak Adelia, menyoroti bahwa masalah ini mencerminkan tantangan klasik desentralisasi fiskal. Menurut Kak Adelia, “Pemerintah pusat perlu meninjau kembali skema pendanaan PPPK agar beban fiskal daerah tidak menjadi kontraproduktif terhadap pelayanan publik.”
Proyeksi Kebutuhan dan Kendala
| Kondisi Anggaran | Deskripsi |
| Batas Waktu Dana | Agustus 2026 |
| Penyebab Utama | Kesenjangan antara jumlah PPPK dengan transfer dana pusat |
| Risiko | Keterlambatan atau penghentian pembayaran gaji pasca-Agustus |
Langkah yang Diharapkan
Pemkot Tidore kini tengah berupaya melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk mengusulkan tambahan anggaran atau realokasi dana darurat.
Bagi para PPPK di Tidore, kondisi ini tentu menimbulkan kecemasan mendalam. Transparansi dan gerak cepat pemerintah dalam menangani masalah ini sangat diharapkan agar stabilitas birokrasi di daerah tetap terjaga dan para abdi negara dapat menjalankan tugasnya dengan tenang.
Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/
Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/
