Jakarta – Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyoroti eskalasi konflik di Timur Tengah setelah serangan militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Ia menilai situasi tersebut dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempertimbangkan keluar dari forum internasional yang dikenal sebagai Board of Peace (BoP).

Pernyataan tersebut disampaikan Anies melalui unggahan di media sosial. Dalam pandangannya, keikutsertaan Indonesia dalam forum perdamaian yang diprakarsai oleh pihak yang dinilai melakukan pelanggaran hukum internasional perlu dipertimbangkan kembali. Ia menilai Indonesia seharusnya konsisten dengan prinsip politik luar negeri yang menjunjung tinggi keadilan dan kedaulatan negara.

Menurut Anies, Indonesia dapat memanfaatkan momentum meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah untuk menyatakan sikap tegas. Ia berpendapat bahwa Indonesia tidak seharusnya berada dalam sebuah forum perdamaian yang dianggap menutup mata terhadap tindakan agresi terhadap negara lain.

Anies juga menegaskan bahwa langkah keluar dari Board of Peace bukan berarti Indonesia menolak upaya perdamaian dunia. Sebaliknya, langkah tersebut justru dapat menjadi bentuk konsistensi terhadap prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi fondasi diplomasi Indonesia di panggung internasional.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga semangat Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 di Bandung, yang menekankan solidaritas antarbangsa serta penolakan terhadap bentuk kolonialisme dan pelanggaran kedaulatan negara. Dalam pandangannya, semangat tersebut seharusnya tetap menjadi acuan utama dalam menentukan sikap Indonesia terhadap konflik internasional.

Board of Peace sendiri merupakan sebuah inisiatif internasional yang dikaitkan dengan upaya stabilisasi konflik di Timur Tengah, terutama di wilayah Gaza pascaperang antara Israel dan Hamas. Indonesia sempat terlibat dalam pembahasan forum tersebut dan bahkan direncanakan berkontribusi dalam misi stabilisasi internasional.

Namun perkembangan situasi geopolitik, termasuk meningkatnya konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, memunculkan berbagai perdebatan mengenai relevansi keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut. Beberapa kalangan di dalam negeri menilai partisipasi Indonesia berpotensi menimbulkan dilema diplomatik, terutama jika forum tersebut dianggap tidak sejalan dengan prinsip dukungan Indonesia terhadap Palestina.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia sebelumnya juga menyatakan bahwa pembahasan terkait Board of Peace sempat dihentikan sementara seiring meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Langkah tersebut dilakukan sambil menunggu perkembangan situasi geopolitik di kawasan yang semakin tidak menentu.

Pengamat hubungan internasional menilai wacana yang disampaikan Anies mencerminkan perdebatan yang lebih luas mengenai posisi Indonesia dalam konflik global. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia serta tradisi diplomasi aktif, Indonesia sering diharapkan memainkan peran penting dalam upaya perdamaian internasional.

Namun pada saat yang sama, Indonesia juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan nasional, solidaritas terhadap negara-negara berkembang, serta hubungan diplomatik dengan kekuatan besar dunia.

Perkembangan konflik di Timur Tengah diperkirakan akan terus memengaruhi dinamika kebijakan luar negeri Indonesia. Wacana mengenai keikutsertaan dalam Board of Peace pun kemungkinan akan tetap menjadi topik diskusi dalam diplomasi Indonesia di tengah situasi geopolitik global yang semakin kompleks.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/