Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp 6.136.941 per bulan. Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Jumat (20/11/2026), sekaligus menjadi kabar penting bagi para pekerja di Ibu Kota yang menantikan kepastian kenaikan upah tahun depan.
Besaran UMP Jakarta 2027 mengalami kenaikan sebesar 7,1 persen atau setara Rp 407.065 dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, UMP DKI Jakarta pada 2026 ditetapkan sebesar Rp 5.729.876.
Pramono mengatakan dirinya telah menandatangani Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur penetapan upah minimum provinsi untuk tahun mendatang.
Pengumuman tersebut disampaikan Pramono di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Ia menjelaskan bahwa penentuan besaran upah telah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta.
Menurut Pramono, kenaikan UMP kali ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menciptakan kebijakan pengupahan yang adil. Pemerintah tidak hanya mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja, tetapi juga memperhatikan kemampuan perusahaan agar kegiatan usaha tetap berjalan.
Pembahasan UMP Jakarta 2027 Berlangsung Tiga Hari
Pramono mengungkapkan bahwa proses pembahasan UMP Jakarta 2027 berlangsung selama tiga hari. Pembahasan tersebut melibatkan tiga unsur utama atau dikenal dengan mekanisme tripartit, yakni pemerintah, perwakilan serikat pekerja atau buruh, serta organisasi pengusaha.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai mediator untuk menjembatani perbedaan pandangan di antara kedua kelompok tersebut.
Pramono bersyukur pembahasan dapat diselesaikan lebih cepat dari batas waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan jadwal penetapan, pemerintah daerah memiliki waktu hingga 21 November 2026 untuk mengumumkan besaran UMP.
Ia menegaskan bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha di Jakarta.
Ada Perbedaan Usulan dari Buruh dan Pengusaha
Di balik penetapan UMP Jakarta 2027, terdapat perbedaan angka yang diajukan masing-masing unsur dalam Dewan Pengupahan.
Berdasarkan laporan detikFinance, unsur pengusaha yang diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta mengusulkan UMP sebesar Rp 6.047.589 dengan nilai alfa 0,5.
Sementara itu, unsur pemerintah mengajukan angka Rp 6.136.941 dengan nilai alfa 0,775. Adapun perwakilan buruh mengusulkan UMP sebesar Rp 6.210.040 dengan nilai alfa 1,0.
Dari ketiga usulan tersebut, pemerintah akhirnya menetapkan angka yang diajukan unsur pemerintah.
Dengan demikian, keputusan akhir berada Rp 89.352 lebih tinggi dibandingkan usulan pengusaha. Namun, angka tersebut masih Rp 73.099 di bawah tuntutan yang diajukan perwakilan buruh.
Pramono menyebut pemerintah berusaha mengambil jalan tengah agar kebijakan pengupahan tetap mempertimbangkan berbagai kepentingan.
UMP Jakarta 2027 Berlaku Tahun Depan
Penetapan UMP Jakarta 2027 menjadi acuan upah minimum bagi pekerja yang memenuhi ketentuan penerapan upah minimum di wilayah DKI Jakarta.
Kenaikan sebesar 7,1 persen ini juga lebih tinggi dibandingkan persentase kenaikan UMP Jakarta pada 2026 yang mencapai 6,1 persen.
Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim usaha tetap kondusif.
Meski demikian, besaran UMP merupakan standar upah minimum, bukan batas maksimal penghasilan pekerja. Perusahaan tetap dapat memberikan upah lebih tinggi sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku.
Dengan keputusan tersebut, pekerja di Jakarta kini memiliki gambaran lebih jelas mengenai besaran upah minimum yang akan menjadi acuan pada 2027.
Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/
Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/























