Jakarta – Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian publik tertuju pada Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina, Jibril Rajoub, yang mengaku tidak dapat memasuki Amerika Serikat maupun Kanada meski telah memperoleh akreditasi resmi untuk menghadiri rangkaian kegiatan Piala Dunia.

Rajoub diketahui berhasil masuk ke Meksiko dan menghadiri seremoni pembukaan Piala Dunia 2026 di Mexico City. Namun, upayanya untuk melanjutkan perjalanan ke Amerika Serikat dan Kanada terhambat karena visa yang diajukannya tidak disetujui oleh otoritas kedua negara tersebut. Ia menyebut keputusan tersebut sebagai tindakan yang tidak adil terhadap komunitas sepak bola internasional.

Dalam keterangannya kepada media internasional, Rajoub menegaskan bahwa Piala Dunia seharusnya menjadi ajang yang menyatukan seluruh insan sepak bola tanpa memandang latar belakang politik maupun kebangsaan. Menurutnya, setiap perwakilan federasi sepak bola yang telah mendapat undangan dan akreditasi resmi seharusnya diberikan kesempatan yang sama untuk menghadiri turnamen terbesar di dunia tersebut.

Kasus yang dialami Rajoub ternyata bukan satu-satunya. Sejumlah delegasi dan ofisial dari berbagai negara juga dilaporkan mengalami kendala visa menjelang penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Bahkan sebelumnya, beberapa perwakilan Federasi Sepak Bola Palestina dilaporkan gagal memperoleh izin masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA yang digelar di Vancouver.

Situasi ini memunculkan kritik terhadap negara-negara tuan rumah yang dinilai belum sepenuhnya menjamin akses bagi seluruh delegasi internasional. Sejumlah pihak mempertanyakan bagaimana komitmen penyelenggara dalam mewujudkan semangat inklusivitas yang selama ini selalu digaungkan FIFA.

Presiden FIFA, Gianni Infantino, turut menanggapi polemik tersebut. Ia mengakui adanya sejumlah persoalan visa yang dihadapi beberapa delegasi, namun menegaskan bahwa FIFA tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan atau mengubah keputusan imigrasi yang dibuat oleh pemerintah suatu negara. Menurutnya, FIFA hanya dapat terus berkomunikasi dengan otoritas terkait agar seluruh pihak yang terlibat dalam turnamen memperoleh perlakuan yang adil.

Di sisi lain, persoalan ini juga terjadi di tengah hubungan yang cukup tegang antara Federasi Sepak Bola Palestina dan FIFA terkait sejumlah isu politik dan olahraga. Federasi Palestina sebelumnya mengajukan berbagai keberatan mengenai keberadaan klub-klub Israel yang berkompetisi di wilayah yang diklaim sebagai bagian dari Palestina. Sengketa tersebut bahkan sempat dibawa ke tingkat arbitrase olahraga internasional.

Piala Dunia 2026 sendiri menjadi edisi bersejarah karena untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara dan diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di tengah kemegahan turnamen tersebut, polemik visa yang menimpa sejumlah delegasi menjadi tantangan tersendiri bagi FIFA dalam menjaga citra sepak bola sebagai olahraga yang terbuka dan inklusif bagi seluruh bangsa di dunia.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/