Benjamin-Netanyahu (1)
Netanyahu Dituding Perintahkan Penyadapan dan Penangkapan Tokoh Partai Arab, Israel Memanas

JAKARTA – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menghadapi sorotan setelah muncul laporan investigasi yang menuding orang-orang dekatnya terlibat dalam upaya memengaruhi proses pemilihan umum melalui aparat keamanan. Dugaan tersebut mencakup pemberian informasi kepada kepolisian yang berujung pada penangkapan aktivis partai Arab serta permintaan penyadapan terhadap sejumlah anggota parlemen Arab.

Laporan tersebut diungkap program investigasi Uvda yang ditayangkan stasiun televisi Israel Channel 12 pada Minggu (15/11/2026). Investigasi itu menyoroti dugaan keterlibatan kantor perdana menteri dalam operasi terhadap kelompok politik Arab menjelang pemilu Israel pada 27 Oktober 2026.

Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Ido Norden, kepala staf Netanyahu. Menurut laporan tersebut, Norden diduga menghubungi kantor Komisaris Kepolisian Israel sehari sebelum pemungutan suara untuk menyampaikan pengaduan mengenai aktivitas tiga orang yang berkaitan dengan partai United Arab List atau Ra’am.

Norden disebut mengarahkan kepolisian kepada seorang sumber informasi yang diklaim memiliki bukti mengenai dugaan pelanggaran oleh para aktivis tersebut. Sumber itu kemudian diidentifikasi sebagai mantan pegawai kantor perdana menteri yang memiliki kedekatan dengan mantan Direktur Jenderal kantor tersebut, Yossi Shelley.

Informasi yang diterima kepolisian berkaitan dengan dugaan praktik pembelian suara. Ketiga aktivis Ra’am dituduh membawa uang dalam jumlah besar dan kupon partai yang diduga akan digunakan untuk memengaruhi pilihan pemilih.

Pada hari pemungutan suara, aparat kepolisian melakukan penggerebekan dan menangkap ketiga aktivis tersebut di wilayah selatan Israel. Laporan Channel 12 menyebut sekitar 14 petugas terlibat dalam penggerebekan tersebut dan tindakan itu diduga dilakukan tanpa surat perintah penggeledahan maupun penangkapan.

Salah satu orang yang ditahan adalah seorang dokter bernama Saef Abu Reash. Ia dilaporkan menjalani penahanan selama enam hari sebelum akhirnya dibebaskan tanpa syarat. Dugaan yang menjadi dasar penangkapan tersebut kemudian dipertanyakan karena penyelidikan tidak menghasilkan dakwaan terhadap para aktivis.

Permintaan Penyadapan Lima Anggota Parlemen Arab

Selain dugaan keterlibatan ajudan Netanyahu dalam penangkapan aktivis, investigasi Channel 12 juga mengungkap persoalan lain yang melibatkan Kepala Badan Keamanan Dalam Negeri Israel (Shin Bet), David Zini.

Zini dilaporkan meminta persetujuan untuk menyadap komunikasi lima anggota parlemen Arab pada hari pemungutan suara. Permintaan tersebut berkaitan dengan dugaan campur tangan pihak asing dalam pemilu Israel.

Namun, permintaan penyadapan itu dilaporkan ditolak oleh Jaksa Agung Israel, Gali Baharav-Miara. Penolakan tersebut dilakukan karena tidak ditemukan bukti konkret yang cukup untuk membenarkan tindakan penyadapan terhadap para legislator tersebut.

Investigasi itu juga mengungkap bahwa dua hari setelah pemilu, Zini bertemu dengan pemimpin Partai Yashar, Gadi Eisenkot. Dalam pertemuan tersebut, Zini disebut membawa dokumen intelijen dan menyampaikan klaim mengenai dugaan kecurangan pemilu yang melibatkan masyarakat Arab sejak 2018.

Oposisi Desak Penyelidikan terhadap Netanyahu

Terungkapnya laporan tersebut memicu reaksi keras dari kubu oposisi. Gadi Eisenkot mendesak agar dugaan keterlibatan kantor perdana menteri dan aparat keamanan dalam perkara tersebut segera diselidiki.

Ia menilai tindakan yang diduga melibatkan penggunaan kepolisian dan Shin Bet untuk kepentingan politik dapat mengancam demokrasi Israel. Eisenkot juga berjanji mendorong pembentukan komisi penyelidikan untuk mengusut persoalan tersebut.

Sementara itu, kantor Netanyahu membantah tuduhan bahwa kepala staf perdana menteri melakukan tindakan yang tidak semestinya. Pihaknya menyatakan Norden hanya meneruskan informasi mengenai dugaan aktivitas kriminal kepada kepolisian dan membantah adanya keterlibatan lebih jauh.

Hingga kini, dugaan campur tangan politik tersebut masih menjadi perhatian aparat penegak hukum Israel. Penyelidikan diperlukan untuk memastikan apakah informasi yang diberikan kepada kepolisian sengaja direkayasa serta apakah lembaga keamanan negara telah digunakan untuk kepentingan politik.

Kasus ini menambah ketegangan politik Israel setelah pemilu yang belum menghasilkan jalan mudah bagi pembentukan pemerintahan baru. Persoalan tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai independensi aparat keamanan dan perlindungan hak politik warga Arab di Israel.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/