01k4phqvga0eemf7gm4xx1sprw
Defisit APBN Tembus Rp240,1 Triliun di Kuartal Pertama 2026, Menkeu Tegaskan Masih Terkendali

Jakarta – Kementerian Keuangan kembali merilis laporan kondisi fiskal terbaru. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit sebesar Rp 240,1 triliun hingga akhir Maret 2026. Angka ini menunjukkan pelebaran dibandingkan periode sebelumnya, seiring dengan akselerasi belanja pemerintah yang terus didorong sejak awal tahun.

Belanja Negara Melaju, Pendapatan Masih Mengejar

Defisit yang membesar di kuartal pertama ini bukan sesuatu yang mengejutkan bagi pemerintah. APBN 2026 memang sejak awal dirancang dengan skema defisit sebesar Rp 689 triliun atau setara 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah sengaja mendorong realisasi belanja lebih cepat dan merata sejak awal tahun agar stimulus fiskal bisa lebih dirasakan langsung oleh masyarakat dan dunia usaha.

Purbaya menegaskan bahwa melebarnya defisit hingga Rp 240,1 triliun masih sejalan dengan koridor perencanaan APBN 2026. Penerimaan negara disebut masih tumbuh positif, ditopang terutama oleh kinerja penerimaan pajak yang mencatatkan pertumbuhan kuat secara tahunan. Belanja negara di sisi lain tumbuh signifikan, mencerminkan komitmen pemerintah dalam mempercepat realisasi program-program prioritas nasional.

Tekanan Global Turut Memengaruhi Postur Fiskal

Kondisi fiskal kuartal pertama 2026 tidak terlepas dari tekanan eksternal. Harga minyak mentah dunia yang sempat mendekati level 100 dolar AS per barel memunculkan kekhawatiran atas tambahan beban subsidi energi. Pemerintah memperkirakan setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi menambah tekanan defisit sekitar Rp 6 triliun.

Namun Purbaya memastikan pemerintah telah menyusun berbagai skenario mitigasi. Bahkan dalam simulasi terburuk dengan asumsi harga minyak bertahan rata-rata 100 dolar AS sepanjang tahun, defisit APBN diyakini masih dapat dikendalikan di kisaran 2,9 persen dari PDB — masih di bawah batas maksimal 3 persen yang diatur dalam ketentuan fiskal nasional.

Bantalan Fiskal Masih Tebal

Pemerintah juga memiliki sejumlah instrumen cadangan untuk meredam potensi gejolak. Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang tersedia sekitar Rp 420 triliun menjadi bantalan penting jika tekanan ekonomi semakin meningkat. Selain itu, potensi penghematan dari optimalisasi program Makan Bergizi Gratis menjadi lima hari kerja diperkirakan dapat memangkas belanja hingga Rp 20 triliun.

Di sisi penerimaan, pemerintah berharap kinerja penerimaan pajak yang tumbuh kuat dapat terus berlanjut. Penerimaan kepabeanan dan cukai pun mulai menunjukkan perbaikan setelah sempat tertekan di awal tahun.

Pemerintah Belum Rencanakan Revisi APBN

Meski defisit membesar, pemerintah menegaskan belum ada rencana untuk merevisi postur APBN 2026 dalam waktu dekat. Purbaya menyampaikan bahwa kondisi penerimaan negara masih cukup solid untuk menopang laju belanja. Ia juga meminta masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan terhadap kondisi fiskal saat ini.

Pemerintah menargetkan APBN tetap menjalankan dua fungsi sekaligus sepanjang 2026, yakni menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus menjadi penggerak pertumbuhan di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/