JAKARTA – Presiden FIFA Gianni Infantino kembali menjadi sorotan setelah laporan investigasi media Inggris mengungkap adanya pembayaran tambahan bernilai jutaan dolar Amerika Serikat yang diterimanya dari perusahaan penyelenggara Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Informasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi penghasilan pimpinan badan sepak bola dunia itu.

Laporan The Times menyebut Infantino menerima pembayaran dari dua sumber, yakni FIFA dan perusahaan FWC2026 US Inc yang terlibat dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Pembayaran tambahan tersebut menjadi perhatian karena dinilai belum diungkapkan secara terbuka dalam laporan tahunan FIFA.

Nilainya mencapai sekitar 1,76 juta dolar AS pada 2024 atau setara kurang lebih Rp32 miliar, bergantung pada kurs yang digunakan. Meski demikian, persoalan yang mencuat berkaitan dengan keterbukaan informasi dan kepatuhan terhadap aturan organisasi, bukan bukti bahwa Infantino telah dinyatakan melakukan tindak pidana.

Pembayaran Tambahan Jadi Sorotan

Berdasarkan laporan tersebut, penghasilan Infantino dari FIFA tercatat dalam laporan tahunan organisasi. Namun, dokumen keuangan perusahaan penyelenggara Piala Dunia di Amerika Serikat menunjukkan adanya pembayaran tambahan di luar penghasilan yang diumumkan FIFA.

Laporan itu juga menyebut sumber-sumber yang mengetahui persoalan tersebut menduga pembayaran serupa terjadi pada 2025 dan 2026. Akan tetapi, rincian lengkap mengenai jumlah pembayaran pada tahun-tahun tersebut belum dipaparkan secara terbuka.

Perhatian kemudian tertuju pada ketentuan FIFA mengenai transparansi kompensasi bagi pejabat seniornya. Aturan organisasi tersebut mengharuskan penghasilan tertentu bagi presiden, anggota dewan, dan sekretaris jenderal diumumkan kepada publik.

Situasi ini memunculkan pertanyaan apakah pembayaran dari entitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan turnamen seharusnya dilaporkan sebagai bagian dari kompensasi pimpinan FIFA.

Mantan Pejabat FIFA Minta Penyelidikan

Mantan ketua komite tata kelola FIFA, Miguel Maduro, menilai persoalan pembayaran tambahan tersebut perlu diperiksa secara independen. Ia menekankan pentingnya keterbukaan mengenai seluruh bentuk kompensasi yang diterima pimpinan organisasi.

Menurut Maduro, besarnya penghasilan seorang presiden FIFA bukan satu-satunya persoalan. Hal yang lebih penting adalah memastikan setiap pembayaran dilaporkan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Desakan tersebut menambah tekanan terhadap FIFA, yang selama bertahun-tahun berupaya memperbaiki reputasi tata kelola setelah berbagai kontroversi menerpa organisasi tersebut.

FIFA dan Infantino Kembali Jadi Perhatian

Selain persoalan pembayaran, Infantino sebelumnya juga menghadapi kritik terkait sejumlah keputusan FIFA. Rencana pembentukan perusahaan untuk membuka peluang investasi swasta dalam hak komersial kompetisi FIFA, misalnya, memicu perdebatan mengenai transparansi dan pengawasan organisasi.

Rencana tersebut akhirnya dibatalkan setelah mendapat penolakan dari sejumlah pihak dalam sepak bola internasional. UEFA juga menempuh langkah hukum untuk memperoleh dokumen terkait rencana investasi itu, dengan alasan ingin menyelidiki kemungkinan persoalan tata kelola.

FIFA membantah sejumlah tuduhan yang berkaitan dengan perkara tersebut dan menyebut beberapa klaim sebagai informasi yang keliru atau menyesatkan.

Menunggu Penjelasan Lebih Lanjut

Laporan mengenai pembayaran tambahan kepada Infantino kembali mengangkat persoalan akuntabilitas di tubuh FIFA. Sebagai organisasi yang mengelola kompetisi sepak bola terbesar di dunia, FIFA menghadapi tuntutan agar pengelolaan keuangan dan kompensasi pejabatnya dapat diperiksa secara transparan.

Hingga persoalan ini memperoleh penjelasan yang lebih lengkap, tuduhan mengenai pelanggaran aturan harus dibedakan dari kesimpulan hukum. Informasi mengenai pembayaran tambahan saja tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana.

Perkembangan berikutnya, termasuk penjelasan resmi FIFA dan kemungkinan pemeriksaan independen, akan menjadi faktor penting untuk menentukan apakah persoalan ini berujung pada tindakan formal atau tetap menjadi perdebatan mengenai tata kelola organisasi.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/