Jakarta – Upaya pemberantasan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG subsidi kini memasuki tahap yang lebih tegas. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendorong agar para pelaku tidak hanya dijerat dengan pidana utama, tetapi juga dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk memaksimalkan efek jera sekaligus memulihkan kerugian negara.
Deputi Bidang Pemberantasan PPATK, Danang Tri Hartono, menegaskan bahwa pendekatan TPPU penting untuk membongkar jaringan kejahatan hingga ke akarnya. Menurutnya, penyalahgunaan subsidi energi bukan sekadar pelanggaran distribusi, melainkan kejahatan terorganisasi yang melibatkan aliran dana besar dan jaringan luas.
PPATK menyatakan siap menelusuri aliran dana hasil praktik ilegal tersebut. Penelusuran ini bertujuan mengungkap pihak-pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya jaringan yang lebih besar di balik praktik penyelewengan BBM dan LPG subsidi. Kerja sama erat akan dilakukan bersama Bareskrim Polri dan jajaran kepolisian daerah dalam pengungkapan kasus baru maupun pengembangan perkara yang telah ditangani.
Langkah ini dipandang penting karena penyalahgunaan subsidi energi memberikan dampak besar bagi masyarakat dan keuangan negara. Dana subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat justru dialihkan oleh oknum untuk keuntungan pribadi. Dengan penerapan pasal TPPU, aparat dapat menyita aset hasil kejahatan sehingga kerugian negara dapat dipulihkan secara maksimal.
Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam pemberantasan praktik ilegal tersebut. Selain kepolisian, PPATK juga akan bekerja sama dengan Pusat Polisi Militer TNI, Pertamina, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan, penindakan, dan pencegahan di lapangan.
Data terbaru menunjukkan skala pelanggaran yang cukup besar. Sepanjang 2025 hingga April 2026, Bareskrim Polri berhasil mengungkap 755 tempat kejadian perkara (TKP) penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 672 tersangka telah diamankan.
Kerugian negara akibat praktik ilegal ini diperkirakan mencapai Rp1,26 triliun. Rinciannya, penyalahgunaan BBM subsidi menyebabkan kerugian sekitar Rp516,8 miliar, sementara penyalahgunaan LPG subsidi mencapai sekitar Rp749,2 miliar. Angka tersebut menunjukkan besarnya dampak kejahatan subsidi energi terhadap keuangan negara.
Dengan fakta tersebut, penerapan TPPU dianggap sebagai strategi efektif untuk menjerat pelaku secara lebih komprehensif. Tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memutus rantai bisnis ilegal melalui penyitaan aset yang diperoleh dari tindak pidana. Langkah ini diharapkan dapat menekan praktik penyalahgunaan subsidi energi yang selama ini merugikan masyarakat luas.
Ke depan, PPATK menegaskan komitmennya untuk terus mendukung aparat penegak hukum dalam membongkar kasus-kasus baru. Pendekatan keuangan diyakini mampu membuka tabir jaringan mafia subsidi yang selama ini sulit diungkap hanya melalui pendekatan pidana konvensional.
Dengan strategi baru ini, pemerintah berharap praktik penyelewengan BBM dan LPG subsidi dapat ditekan secara signifikan. Masyarakat pun diharapkan mendapatkan manfaat subsidi energi secara tepat sasaran sesuai tujuan awal kebijakan.
Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/
Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/
