Kota Bekasi – Masyarakat di wilayah Kranji, Bekasi Barat, kembali menyampaikan aspirasi penting kepada wakil rakyat mereka. Dua persoalan sosial yang berdampak langsung bagi kehidupan warga menjadi sorotan utama yakni biaya pemakaman yang dinilai sangat tinggi dan ketidakmerataan distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya membantu keluarga kurang mampu di daerah tersebut.

Keluhan ini disampaikan warga secara langsung saat digelarnya agenda reses anggota DPRD Kota Bekasi oleh Yenny Kristianti di RW.004, Kelurahan Kranji, Minggu (15/2/2026). Reses adalah wahana resmi bagi wakil rakyat untuk menyerap keluhan, aspirasi, dan kebutuhan konstituen secara langsung di daerah pemilihannya.

Biaya Pemakaman yang Membebani Warga

Salah satu keluhan yang paling banyak disampaikan adalah soal biaya pemakaman yang mencapai jutaan rupiah. Bagi sebagian warga, biaya tersebut menjadi beban ekonomi, terutama bagi keluarga kurang mampu yang harus merelakan anggota keluarga mereka pergi untuk selamanya.

“Biaya pemakaman biasa saja bisa sampai jutaan rupiah. Itu sangat membebani kami,” jelas salah satu warga yang sempat ditemui di lokasi reses.

Menanggapi hal tersebut, Yenny Kristianti menegaskan bahwa persoalan ini menjadi perhatian seriusnya. Namun, ia juga menyampaikan kendala signifikan yang dihadapi pemerintah daerah yakni keterbatasan lahan kosong di Kota Bekasi yang sudah sangat padat.

“Kendala utama adalah lahan kosong yang semakin sulit ditemukan di Bekasi. Jika lahan potensial tersedia, kami bisa mengajukan pembelian bersama instansi terkait,” ujar Yenny.

Program MBG Belum Tersentuh Semua Sasaran

Selain itu, warga juga mengeluhkan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurut mereka belum menyentuh semua kelompok yang layak menerima seperti ibu hamil, bayi, dan lansia.

Program MBG sendiri merupakan program yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dengan tujuan meningkatkan gizi masyarakat, terutama kelompok rentan dalam wilayah urban. Namun karena persoalan sistem pendataan dan teknis penyaluran di tingkat lokal, banyak warga yang merasa belum mendapatkan manfaatnya secara maksimal.

“MBG ini program nasional. Tetapi kalau teknis pendataannya bermasalah, tentu banyak warga yang layak menerima tidak kebagian,” tambah Yenny.

Janji Tindak Lanjut dari DPRD Kota Bekasi

Sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Bekasi, Yenny menyatakan kesiapannya untuk mengawal aspirasi ini hingga ke tingkat kebijakan yang lebih tinggi. Ia berkomitmen memfasilitasi komunikasi antara warga dengan instansi terkait, baik di tingkat kota maupun pusat.

“Kami akan bantu cek dan evaluasi sistem pendataan penerima MBG agar lebih akurat. Ini hak masyarakat setelah mereka membayar pajak,” pungkas Yenny.

Warga pun berharap, dengan adanya tindak lanjut dari DPRD, kedua persoalan penting ini segera mendapatkan solusi yang konkret dan tidak hanya berhenti sebagai keluhan semata.

(kabarbaghasasi/adv)

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/