CIKARANG PUSAT — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menunjukkan keseriusannya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Sebagai langkah konkret, Pemkab Bekasi secara resmi membentuk tim khusus untuk mempercepat peningkatan capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Langkah strategis ini diambil mengingat MCP merupakan indikator vital yang digunakan KPK untuk mengukur kinerja pencegahan korupsi di pemerintah daerah melalui perbaikan sistem administrasi dan manajemen.
Targetkan Kenaikan Signifikan
Pembentukan tim khusus ini bukan tanpa alasan. Pemkab Bekasi menargetkan kenaikan nilai atau skor MCP yang signifikan pada tahun ini dibandingkan periode sebelumnya.
Tim ini akan bekerja secara maraton untuk menyisir dan memperbaiki delapan area intervensi yang menjadi fokus penilaian KPK, antara lain:
-
Perencanaan dan Penganggaran APBD.
-
Pengadaan Barang dan Jasa.
-
Perizinan.
-
Pengawasan APIP.
-
Manajemen ASN.
-
Optimalisasi Pajak Daerah.
-
Manajemen Aset Daerah.
-
Tata Kelola Dana Desa.
“Kita tidak ingin ini hanya sekadar angka di atas kertas. Kenaikan nilai MCP harus mencerminkan perbaikan nyata dalam pelayanan publik dan tertutupnya celah-celah potensi korupsi di setiap perangkat daerah,” ujar pejabat Pemkab Bekasi (Pj Bupati/Sekda) dalam rapat koordinasi tersebut.
Sinergi Lintas Perangkat Daerah
Tim khusus percepatan ini akan melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mereka bertugas memastikan setiap dokumen bukti dukung (evidence) yang diminta KPK dapat terpenuhi dengan baik dan tepat waktu.
Pemkab Bekasi menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi OPD yang lambat dalam menindaklanjuti rekomendasi KPK. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memantau progres kenaikan skor MCP dari minggu ke minggu.
Komitmen Good Governance
Upaya menggenjot nilai MCP ini sejalan dengan visi Pemkab Bekasi untuk mewujudkan Good Governance dan Clean Government. Dengan nilai MCP yang tinggi (masuk zona hijau), kepercayaan publik dan investor terhadap Kabupaten Bekasi diharapkan akan semakin meningkat.
“Ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat. Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran daerah dikelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi,” pungkasnya.
Baca juga berita bekasi di: Kabar Baghasasi – Kabar Baghasasi
Baca juga berita lainnya disini: Suara Kabar Media – Suara Kabar Media
