Jakarta – Presiden Donald Trump kembali menjadi sorotan global setelah mengeluarkan pernyataan kontroversial yang meminta agar dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) “dipulangkan” atau “dideportasi” dari negara itu. Pernyataan ini muncul setelah insiden terjadi saat Trump menyampaikan pidato kenegaraan (State of the Union) di Capitol, Washington D.C. pada Selasa malam, 24 Februari 2026 waktu setempat.
Kedua legislator itu adalah Ilhan Omar dari Minnesota dan Rashida Tlaib dari Michigan — keduanya merupakan anggota Partai Demokrat dan dikenal vokal mengkritisi kebijakan Trump. Saat pidato Trump tengah berlangsung, kedua perempuan Muslim tersebut meneriakkan protes lantang terkait kebijakan imigrasi yang sedang dibahas, termasuk tindakan keras terhadap imigran oleh lembaga seperti Immigration and Customs Enforcement (ICE).
Reaksi Omar dan Tlaib langsung memicu kemarahan Trump. Melalui unggahan di platform media sosialnya, Truth Social, Trump menyerang kedua anggota DPR itu secara personal, menyebut aksi mereka mencerminkan perilaku yang buruk dan merusak negara. Dia bahkan menulis bahwa mereka “harus dipulangkan ke tempat asalnya” sesegera mungkin karena dianggap menjadi ancaman bagi persatuan dan stabilitas negara.
Pernyataan Trump tersebut sontak mengundang kritik keras, baik dari lawan politik maupun organisasi advokasi. Banyak pihak menilai seruan Trump itu berpotensi diskriminatif dan berbau xenofobia karena Omar dan Tlaib merupakan tokoh muslim dan berasal dari latar belakang imigran atau keturunan minoritas. Padahal keduanya adalah warga negara Amerika Serikat yang sah dan telah terpilih secara demokratis untuk mewakili konstituen mereka.
Menanggapi tuntutan Trump, Rashida Tlaib melalui akun media sosialnya tidak tinggal diam. Ia mengecam keras pernyataan Trump dan menilai tindakan tersebut merupakan bentuk serangan terhadap kebebasan berpendapat dan keragaman budaya. Tlaib bahkan menyinggung Trump dengan istilah yang tajam yang mengindikasikan kekecewaannya terhadap perilaku Presiden AS itu.
Sementara itu, Ilhan Omar yang lahir di Somalia dan telah bertahun-tahun menjadi anggota DPR AS, juga memberikan respons keras atas seruan deportasi tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya adalah warga negara yang dipilih oleh rakyat Amerika dan keberadaannya di parlemen merupakan hasil proses demokrasi yang sah. Respons ini memperkuat posisi banyak anggota oposisi yang menyebut Trump telah melampaui batas dalam menyikapi kritik politik.
Kasus ini kembali memicu perdebatan luas mengenai toleransi, kebebasan berbicara, dan nilai-nilai demokrasi di Amerika Serikat. Di satu sisi, Trump dipandang oleh para pendukungnya sebagai sosok yang tegas dan tidak takut menghadapi kritik. Namun di sisi lain, langkahnya dianggap berbahaya oleh para pengkritik yang melihat bahwa kebebasan berekspresi dan hak-hak konstitusional pejabat terpilih seharusnya dijunjung tinggi tanpa ancaman atau hukuman semacam itu.
Insiden ini terjadi di tengah situasi politik AS yang sudah sangat terpolarisasi, dengan perdebatan sengit antara Partai Republik dan Demokrat, terutama soal imigrasi, kebijakan luar negeri, dan isu HAM. Pernyataan Trump di media sosial tidak hanya memicu diskusi domestik, tetapi juga mendapat perhatian dari komunitas internasional dan kelompok advokasi hak sipil.
Dengan latar belakang itu, langkah Trump yang terkesan mengarah pada deportasi anggota parlemen menambah babak baru dalam hubungan politik nasional AS, dan kemungkinan besar akan terus menjadi topik hangat di media selama beberapa pekan mendatang.
Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/
Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/
