Plt-Bupati-Bekasi-dr-Asep-Surya-Atmaja-saat-meninjau-lokasi-tanggul-jebol-bersama-BBWS-dan-lintas-sektor-terkait-lainnya-di-Kp-Bendungan-Desa-Pantai-Bakti-Kecamatan-Muaragembong-1860881623
Tinggalkan Cara Lama! Pemkab Bekasi Rombak Total Pola Penanganan Tanggul yang Tak Efektif

BEKASI – Masalah tanggul jebol yang terus berulang di wilayah Kabupaten Bekasi akhirnya memicu perubahan besar dalam kebijakan infrastruktur. Pada Sabtu (7/2/2026), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi secara terbuka mengakui bahwa pola lama penanganan tanggul tidak efektif dan cenderung menghamburkan anggaran tanpa solusi jangka panjang.

Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah kini melakukan perombakan total pada strategi teknis maupun administratif guna memastikan tanggul-tanggul kritis tidak lagi menjadi “langganan” kerusakan saat musim hujan tiba.

Evaluasi Pola Lama: Hanya Solusi Sesaat

Selama ini, penanganan tanggul di Kabupaten Bekasi seringkali bersifat reaktif dan sementara, seperti penggunaan karung pasir (sandbags) atau perbaikan tambal sulam yang mudah hancur diterjang arus sungai yang kuat.

Beberapa poin evaluasi yang mendasari perombakan ini meliputi:

  • Kualitas Material: Penggunaan bahan yang tidak permanen membuat ketahanan tanggul sangat rendah.

  • Koordinasi Lintas Instansi: Sering terjadi tumpang tindih atau keterlambatan aksi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat (BBWS).

  • Pemetaan Lemah: Penanganan lebih banyak dilakukan setelah tanggul jebol, bukan melalui pemeliharaan preventif pada titik-titik rawan.

Fokus pada Perbaikan Permanen

Pemkab Bekasi kini menekankan bahwa setiap perbaikan tanggul harus menggunakan standar konstruksi permanen. Selain itu, kolaborasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) akan diperketat agar pembagian kewenangan tidak lagi menghambat kecepatan perbaikan di lapangan.

“Kami menyadari bahwa memperbaiki hal yang sama berulang kali adalah pemborosan. Dengan perombakan pola ini, kita geser fokus dari sekadar ‘menambal’ menjadi ‘membangun kembali’ dengan kualitas yang lebih kokoh. Rakyat Bekasi butuh rasa aman, bukan sekadar janji perbaikan darurat,” tulis narasi kebijakan Pemkab Bekasi, Sabtu (7/2/2026).

Langkah ini diharapkan dapat menekan angka kerugian material warga akibat banjir luapan sungai, terutama di wilayah yang selama ini menjadi titik merah kerawanan tanggul.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/