KOTA BEKASI — Rencana penutupan akses Pintu Selatan Stasiun Bekasi (Jalan Ir. H. Juanda) yang sempat membuat heboh para pengguna KRL (Anker), kini dikabarkan mengalami penundaan. Ketidakpastian jadwal dan mekanisme ini mendapat sorotan tajam dari kalangan legislatif.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Evi Mafriningsianti, angkat bicara mengenai polemik manajemen sirkulasi penumpang di stasiun tersibuk tersebut.

Politisi senior ini meminta pihak Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) maupun operator KAI Commuter untuk tidak gegabah dalam mengambil kebijakan yang berdampak pada ribuan warga setiap harinya.

Pentingnya Simulasi Sebelum Eksekusi

Evi menekankan, perubahan alur penumpang yang radikal—seperti menutup total satu akses pintu—membutuhkan kajian yang matang dan uji coba lapangan. Ia menyarankan agar diterapkan metode trial and error (uji coba dan evaluasi) terlebih dahulu sebelum kebijakan tersebut dipatenkan.

“Jangan langsung ditutup permanen begitu saja tanpa ada bayangan dampaknya di lapangan. Harus ada trial and error, lakukan simulasi dulu beberapa hari. Lihat di mana titik macetnya, lihat bagaimana reaksi penumpang. Kalau langsung eksekusi tanpa uji coba, pasti chaos (kacau),” tegas Evi Mafriningsianti.

Sosialisasi Masih Minim

Legislator ini juga menyoroti minimnya sosialisasi yang masif kepada masyarakat. Penundaan yang terjadi saat ini dinilai sebagai bukti bahwa perencanaan awal mungkin belum memperhitungkan semua aspek, termasuk kesiapan infrastruktur pendukung di Pintu Utara (Jalan Perjuangan) yang akan menjadi satu-satunya akses keluar-masuk.

Evi mengingatkan, jika Pintu Selatan ditutup, beban di Pintu Utara akan naik dua kali lipat. Apakah area drop-off ojek online sudah siap? Apakah jalan raya di sana mampu menampung lonjakan kendaraan pengantar?

“Ini yang harus dipikirkan. Jangan sampai niatnya menata stasiun, tapi malah memindahkan kemacetan dan menyengsarakan warga yang mau berangkat kerja,” tambahnya.

Utamakan Kenyamanan Publik

DPRD Kota Bekasi berharap penundaan ini dimanfaatkan oleh pihak pengelola stasiun untuk mematangkan konsep. Evi meminta agar segala kebijakan publik, termasuk urusan transportasi, selalu menempatkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.

“Kami di DPRD akan terus mengawasi. Silakan ditata agar lebih modern, tapi jangan mendadak dan memberatkan masyarakat,” pungkas Evi.

Baca juga berita bekasi di: Kabar Baghasasi – Kabar Baghasasi

Baca juga berita lainnya disini: Suara Kabar Media – Suara Kabar Media