KOTA BEKASI — Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi secara resmi telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Kota Bekasi. Penyampaian ini berlangsung dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis (13/11/2025).
Dokumen Raperda APBD 2026 Kota Bekasi ini diserahkan langsung oleh Wakil Wali Kota Bekasi, yang hadir mewakili Wali Kota Bekasi yang tengah menunaikan ibadah umrah.
Dalam pidatonya, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa fokus utama penyusunan APBD 2026 adalah untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi sekaligus memperkuat ketahanan fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan.
“APBD merupakan instrumen paling strategis bagi pemerintah daerah untuk menjalankan pelayanan publik dan pembangunan,” ujar Wakil Wali Kota. Ia juga menekankan pentingnya komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga stabilitas fiskal.
Target Pendapatan Daerah 2026 Capai Rp6,748 Triliun
Berdasarkan nota kesepakatan, proyeksi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2026 ditargetkan mencapai Rp6,748 triliun lebih.
Target pendapatan ini ditopang oleh dua komponen utama:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Ditargetkan sebesar Rp4,13 triliun atau menyumbang 61,20 persen dari total pendapatan. Untuk mencapainya, Pemkot akan mendorong digitalisasi layanan dan memperkuat pengawasan pajak.
- Pendapatan Transfer: Ditargetkan mencapai Rp2,617 triliun (38,79 persen), yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dan antar daerah.
Alokasi Belanja Diprioritaskan untuk Layanan Publik
Sementara itu, dari sisi belanja daerah, Pemkot Bekasi merencanakan total anggaran sebesar Rp6,921 triliun lebih.
Alokasi belanja terbesar diarahkan untuk Belanja Operasi yang mencapai Rp5,892 triliun (85,14 persen). Anggaran ini mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, subsidi, serta bantuan sosial untuk menjaga kualitas layanan publik.
Selain itu, Belanja Modal direncanakan sebesar Rp998,678 miliar (14,42 persen). Dana ini akan difokuskan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur, seperti jalan, drainase, jaringan irigasi, dan penyediaan gedung layanan publik.
Pemkot Bekasi juga menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp29,722 miliar sebagai cadangan untuk penanganan situasi darurat.
Penguatan Tiga BUMD Melalui Penyertaan Modal
Dari sisi pembiayaan daerah, Pemkot mengalokasikan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp29 miliar yang akan digunakan untuk penyertaan modal kepada tiga BUMD strategis:
- Perumda Air Minum Tirta Patriot
- PT Bank Syariah Patriot Perseroda
- PT Mitra Patriot Perseroda
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat layanan dasar dan meningkatkan kinerja sektor usaha milik daerah.
Wakil Wali Kota menutup pidatonya dengan optimisme dan harapan akan sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif.
“Dengan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, kami optimis APBD 2026 dapat menjadi landasan yang kokoh dalam mewujudkan Bekasi yang nyaman kotanya, sejahtera keluarganya,” pungkasnya.
Baca juga info bekasi lainnya di: https://kabarbaghasasi.com/
