Jakarta – Puluhan warga Palestina di Wilayah Tepi Barat yang diduduki kembali menghadapi ancaman kehilangan tempat tinggal setelah puluhan keluarga dipaksa meninggalkan rumah mereka menyusul tindakan pemukim Israel yang semakin sering terjadi.

Menurut laporan dari beberapa sumber internasional, sekitar 15 keluarga Palestina di Lembah Yordan utara, bagian timur laut Tepi Barat, dipaksa membongkar rumah mereka sendiri pada Selasa (17/2/2026) akibat tekanan dan serangan yang meningkat dari pemukim Israel.

Kepala Dewan Desa al-Malih, Mahdi Daraghmeh, mengatakan keluarga­-keluarga itu memilih untuk mulai membongkar rumah mereka sendiri karena takut akan kekerasan lebih lanjut dari kelompok pemukim ilegal yang sudah melakukan intimidasi dan ancaman terhadap mereka.

Sebelumnya, beberapa hari sebelum insiden tersebut, tujuh keluarga lainnya dari komunitas tetangga Maita juga telah dipaksa pergi akibat serangan dan ancaman serupa dari para pemukim Israel.

Selain pemaksaan ini, para pemukim juga dilaporkan melakukan serangan terhadap warga di desa Nabi Samwil, barat laut Yerusalem Timur, di mana seorang pria dilaporkan terluka dan dilarikan ke rumah sakit dengan luka memar.

Latar Belakang Ketegangan

Insiden ini terjadi di tengah peningkatan operasi militer Israel di Tepi Barat yang diduduki, termasuk di Yerusalem Timur, seiring berlangsungnya perang di Gaza sejak Oktober 2023. Operasi tersebut mencakup penangkapan, pengusiran, dan perluasan permukiman, menurut pejabat Palestina.

Langkah Israel juga termasuk persetujuan kabinet keamanan baru-baru ini untuk mempermudah para pemukim memperoleh tanah di wilayah yang diduduki — sebuah kebijakan yang banyak dikritik sebagai upaya memperkuat kontrol atas wilayah tersebut dan mengurangi ruang gerak warga Palestina.

Reaksi Internasional

Tindakan pemukim dan kebijakan pemerintah Israel atas tanah Tepi Barat telah menarik kecaman dari berbagai negara dan organisasi internasional. Baru-baru ini, sekitar 85 negara anggota PBB menyerukan penolakan terhadap langkah yang dianggap mengubah komposisi demografis dan status wilayah Palestina yang diduduki, serta dinilai melanggar hukum internasional.

Para pejabat Palestina sendiri memperingatkan bahwa langkah-langkah semacam ini bisa membuka jalan bagi aneksasi formal Tepi Barat, yang menurut banyak resolusi PBB seharusnya menjadi bagian dari negara Palestina merdeka di masa depan.

Skala Penggusuran dan Kekerasan

Menurut pemetaan konflik terbaru, serangan militer dan pemukim di Tepi Barat telah memaksa lebih dari 37.000 warga Palestina meninggalkan rumah mereka sepanjang tahun 2025, mencerminkan eskalasi besar dalam tekanan terhadap komunitas Palestina di wilayah tersebut.

Selain itu, serangan dan perusakan lainnya, termasuk penghancuran rumah di wilayah-wilayah seperti Jiyus di utara Qalqilya, menunjukkan bahwa fenomena ini bukan kasus yang terisolasi.

Dampak terhadap Komunitas Lokal

Bagi warga yang terpengaruh, kehilangan rumah bukan sekadar kehilangan bangunan fisik, tapi juga kehilangan sumber mata pencaharian, identitas komunal, dan sejarah keluarga di kawasan tersebut. Banyak keluarga terpaksa mencari perlindungan sementara di komunitas lain atau kembali ke kamp pengungsi.

Konflik yang terus berlangsung ini dinilai pemantau internasional sebagai salah satu isu paling kompleks dan berdampak kemanusiaan serius di dunia saat ini.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/