Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah terjadi pelanggaran penggunaan fasilitas operasional di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Badan Gizi Nasional (BGN) resmi membekukan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 02 Siriwini setelah ditemukan kendaraan distribusi makanan digunakan untuk mengangkut sampah.

Kasus ini mencuat setelah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Nabire yang tergabung dalam Satgas Percepatan MBG menemukan mobil boks yang seharusnya dipakai mendistribusikan makanan bergizi, justru dipakai untuk membuang sampah. Laporan tersebut kemudian diteruskan ke BGN pusat sebagai bahan evaluasi.

Koordinator Wilayah BGN Nabire, Marsel Asyerem, menyatakan bahwa pelanggaran tersebut termasuk kategori serius karena tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) program MBG. BGN pusat pun segera mengirimkan surat penghentian operasional sementara sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut.

Menurut Marsel, kendaraan operasional MBG memiliki fungsi khusus dan tidak boleh digunakan untuk keperluan lain. Mobil tersebut disediakan untuk mendukung distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat, sehingga kebersihan dan standar higienitas menjadi prioritas utama.

Penghentian operasional SPPG 02 Siriwini akan berlangsung hingga proses investigasi dan evaluasi menyeluruh selesai dilakukan. Selama masa pembekuan, pihak pengelola dapur diwajibkan membuat surat pernyataan komitmen agar tidak mengulangi pelanggaran serupa di masa mendatang.

BGN menegaskan bahwa mobil operasional, meskipun disediakan oleh mitra, disewa secara resmi untuk kepentingan distribusi makanan program MBG. Oleh karena itu, penggunaannya harus sesuai peruntukan dan mematuhi seluruh SOP yang telah ditetapkan.

Kasus ini menjadi peringatan bagi seluruh mitra pelaksana program MBG di berbagai daerah agar lebih disiplin dalam menjalankan standar operasional. Program MBG sendiri merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kepatuhan mitra terhadap prosedur yang telah ditetapkan, termasuk aspek sanitasi, distribusi, hingga pengelolaan logistik. Pelanggaran seperti penggunaan kendaraan distribusi makanan untuk mengangkut sampah dinilai berpotensi menurunkan kepercayaan publik sekaligus membahayakan standar kebersihan makanan.

BGN menegaskan akan terus melakukan pengawasan ketat serta tidak ragu memberikan sanksi kepada mitra yang melanggar aturan. Evaluasi berkala juga akan diperkuat guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan awal, yakni menyediakan makanan bergizi secara aman, higienis, dan tepat sasaran.

Dengan adanya tindakan tegas ini, pemerintah berharap seluruh mitra pelaksana semakin meningkatkan kepatuhan terhadap SOP, sehingga program MBG dapat berjalan optimal dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/