MEDAN — Pemerintah Kota Medan memutuskan untuk mengembalikan bantuan logistik berupa 30 ton beras dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) yang sebelumnya telah diterima untuk membantu korban banjir di wilayah itu. Keputusan ini diambil setelah hasil koordinasi intensif dengan pihak pemerintah pusat serta instansi terkait.

Bantuan tersebut awalnya diterima oleh Pemkot Medan pada 14 Desember 2025 lalu dan terdiri dari 30 ton beras serta sekitar 300 paket sembako, termasuk perlengkapan bayi dan alat ibadah umat Islam. Rencananya, bantuan ini akan didistribusikan kepada warga yang terdampak banjir hebat di sejumlah wilayah Kota Medan.

Namun belakangan, Wali Kota Medan Rico Waas menyatakan bantuan beras dari UEA tersebut dikembalikan ke negara asalnya karena kebijakan pemerintah pusat yang belum membuka penerimaan bantuan dari luar negeri untuk penanganan bencana nasional. Menurut Rico, pemerintah kota telah melakukan pengecekan regulasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Pertahanan sebelum mengambil keputusan tersebut.

“Intinya adalah kita sudah cek tentang regulasi dan penyampaian. Kita cek BNPB juga, dan Kementerian Pertahanan, bahwa melalui koordinasi semua, ini tidak diterima dulu,” ujar Wali Kota Medan.

Terkait pengembalian bantuan, Rico menegaskan bahwa kebijakan pemerintah pusat adalah untuk menolak atau menunda bantuan asing dalam penanganan bencana, sehingga Pemkot Medan memutuskan untuk mengembalikannya. Ia mengatakan bantuan yang dikembalikan masih bisa dimanfaatkan kembali oleh pihak yang memberi bantuan atau melalui jalur yang tepat.

Meski begitu, Pemkot Medan tetap menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah UEA atas perhatian dan solidaritasnya kepada warga Kota Medan yang terdampak bencana banjir. Menurut Rico, dukungan internasional seperti ini menunjukkan adanya kepedulian global terhadap musibah yang terjadi di Indonesia.

Keputusan ini juga sejalan dengan pernyataan Presiden Indonesia Prabowo Subianto, yang belakangan mengatakan bahwa Indonesia mampu menangani penanganan bencana banjir secara mandiri dan telah menolak sebagian tawaran bantuan asing. Menurut Presiden, pemerintah memiliki kapasitas serta sumber daya yang cukup dalam menanggulangi dampak bencana di dalam negeri.

Sementara itu, warga yang selama ini menunggu distribusi bantuan sempat menyampaikan keprihatinannya terkait kondisi pasca-banjir yang belum sepenuhnya pulih. Banyak masyarakat yang masih bergantung pada bantuan logistik, namun kebijakan tersebut dinilai perlu dipatuhi oleh pemerintah daerah demi mengikuti aturan nasional.

Beberapa tokoh masyarakat juga mengimbau agar pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat koordinasi dalam merespons kondisi darurat bencana, sehingga bantuan dan penanganan dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan masalah administratif di kemudian hari.

Ke depan, Pemkot Medan menyatakan akan tetap fokus pada berbagai upaya pemulihan dampak banjir, termasuk rehabilitasi infrastruktur, pendistribusian logistik dari sumber pemerintah yang terkoordinasi, dan penguatan kesiapsiagaan bencana di berbagai kelurahan terdampak.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update Bekasi lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/