Pemanggilan Resmi ke Ridwan Kamil

Jakarta – Hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi memanggil mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil — yang dikenal publik dengan julukan “RK”. Pemanggilan ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pada pengadaan iklan di Bank BJB periode 2021–2023. KPK menyatakan bahwa surat pemanggilan telah dilayangkan dan jadwal pemeriksaan telah ditetapkan.

Meski sudah ada penggeledahan di kediamannya pada 10 Maret 2025 dan penyitaan sejumlah aset, hingga beberapa bulan kemudian status hukum RK belum ditentukan. Namun hari ini, penyidik KPK bakal memintai keterangan RK terkait dugaan aliran dana di kasus BJB.

Latar Belakang Kasus Bank BJB

Kasus bermula dari dugaan mark-up atau manipulasi dana pengadaan iklan milik Bank BJB — melibatkan periode 2021–2023. KPK telah menetapkan lima tersangka yaitu dari pihak internal bank dan agensi iklan yang bekerja sama. Dugaan korupsi ini diperkirakan merugikan negara hingga angka ratusan miliar rupiah.

KPK sempat melakukan penggeledahan di rumah Ridwan Kamil dan menyita sejumlah aset, termasuk kendaraan. Akan tetapi, meskipun rumah telah digeledah, hingga saat itu RK belum dipanggil — statusnya masih dalam tahap pemeriksaan saksi jika diperlukan.

Apa yang Mungkin Disidik: Aliran Dana & Iklan Bank

Menurut penyidik, fokus pemeriksaan meliputi mekanisme pengadaan iklan di Bank BJB, aliran dana dari BJB ke agensi, hingga dugaan penggunaan dana tersebut di luar prosedur yang sesuai — apakah ada transfer yang tidak semestinya, mark-up harga, atau dana “siluman”. Jika terbukti, hal ini berpotensi melibatkan aliran dana dari BJB ke pihak-pihak eksternal yang saling terkait.

Pemeriksaan terhadap RK dianggap penting karena pada masa jabatannya di tingkat provinsi, Bank BJB beroperasi di wilayah Jawa Barat — dan ada indikasi bahwa keputusan manajemen daerah terhadap bank daerah bisa mempengaruhi kebijakan internal termasuk anggaran iklan.

Implikasi & Sorotan Publik

Pemanggilan kali ini dinilai sebagai titik penting dalam penyidikan: masyarakat dan pemangku kepentingan menaruh perhatian pada apakah penyidikan benar-benar akan mengusut secara tuntas, termasuk soal kemungkinan pengembalian dana negara. Jika tidak ada transparansi, kepercayaan publik terhadap institusi perbankan dan pemerintahan bisa semakin tergerus.

Bagi Ridwan Kamil, hasil pemeriksaan ini bisa menentukan apakah keterlibatannya dalam kasus BJB hanya sebatas saksi atau bisa berkembang ke arah tersangka — tergantung bukti yang diperoleh penyidik. Untuk itu, publik menantikan hasil pemeriksaan hari ini.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update Bekasi lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/