IMG-20251111-WA01213-860x484
KPK Habis Kesabaran! Ultimatum Eks Sekdis Cipta Karya Bekasi: "Kooperatif atau Kami Jemput Paksa!"

JAKARTA/BEKASI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan peringatan keras kepada salah satu mantan pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Bekasi. Peringatan ini ditujukan kepada Eks Sekretaris Dinas (Sekdis) Cipta Karya dan Tata Ruang, yang dinilai tidak kooperatif dalam proses penyidikan kasus dugaan rasuah.

Juru Bicara KPK menegaskan bahwa lembaga antirasuah tersebut meminta yang bersangkutan untuk segera memenuhi panggilan penyidik di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026).

Mangkir Tanpa Alasan Jelas

Ultimatum ini bukan tanpa sebab. Berdasarkan informasi yang dihimpun, saksi tersebut tercatat telah beberapa kali mangkir atau tidak hadir dari jadwal pemeriksaan yang telah ditentukan sebelumnya, tanpa memberikan keterangan hukum yang patut.

“KPK mengingatkan saksi agar kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik. Ketidakhadiran tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai upaya merintangi penyidikan (obstruction of justice),” tegas Juru Bicara KPK dalam keterangannya.

Ancaman Jemput Paksa

Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa. Jika pada panggilan berikutnya saksi masih juga mangkir, tim penyidik KPK tidak akan segan-segan melakukan penjemputan paksa untuk dibawa ke gedung KPK guna dimintai keterangan.

Keterangan Eks Sekdis ini dinilai sangat vital untuk membongkar aliran dana dan modus operandi dalam dugaan tindak pidana korupsi yang sedang didalami, yang disinyalir melibatkan sejumlah proyek infrastruktur strategis di wilayah Bekasi.

Sorotan Warga Bekasi

Kasus ini kembali mencoreng wajah birokrasi di Bekasi. Warga berharap KPK dapat mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya, mengingat Dinas Cipta Karya memegang peranan penting dalam pembangunan fasilitas publik seperti gedung sekolah, kantor pemerintahan, hingga sistem drainase.

“Pantas saja pembangunan di Bekasi sering bermasalah, ternyata anggarannya diduga dikorupsi pejabatnya sendiri,” komentar salah satu pengamat kebijakan publik Bekasi.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update Bekasi lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/