Jakarta – Ketegangan antara Bupati dan Wakil Bupati Lebak akhirnya mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Banten. Gubernur Banten memanggil keduanya untuk menjalani pembinaan dan meredam konflik yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan daerah serta pelayanan publik. Langkah ini dilakukan setelah perselisihan keduanya menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir.

Pemanggilan tersebut dilakukan menyusul polemik yang muncul akibat pernyataan Bupati Lebak Hasbi Jayabaya yang menyinggung status Wakil Bupati Amir Hamzah sebagai mantan narapidana dalam sebuah acara resmi. Pernyataan tersebut memicu ketegangan dan menimbulkan reaksi keras, bahkan berujung pada aksi walk out Wakil Bupati dari acara halal bihalal pemerintah daerah.

Insiden terjadi dalam acara halal bihalal bersama aparatur sipil negara di Pendopo Bupati Lebak. Dalam sambutannya, Bupati menyinggung latar belakang Wakil Bupati di hadapan para peserta acara. Ucapan tersebut dianggap menyinggung secara personal sehingga memicu suasana tidak kondusif di lingkungan pemerintahan.

Ketegangan yang muncul kemudian berkembang menjadi polemik terbuka. Wakil Bupati menyebut pernyataan tersebut bukan kali pertama dilontarkan, sehingga memperkeruh hubungan kerja di internal pemerintahan daerah. Situasi ini dikhawatirkan berdampak pada koordinasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Lebak.

Melihat kondisi tersebut, Gubernur Banten mengambil langkah cepat dengan memanggil kedua kepala daerah tersebut untuk dibina. Ia berharap konflik dapat segera diselesaikan secara internal dan tidak berlarut-larut. Fokus utama pemerintah provinsi adalah memastikan stabilitas pemerintahan daerah tetap terjaga demi kepentingan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Banten menegaskan bahwa keharmonisan hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah sangat penting untuk menjaga efektivitas pemerintahan. Perselisihan yang terbuka dikhawatirkan mengganggu kinerja birokrasi serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Selain itu, sejumlah pihak turut mendorong penyelesaian konflik melalui dialog dan komunikasi politik yang lebih baik. Partai politik pengusung di tingkat daerah juga mengajak seluruh pihak untuk menahan diri dan mencari solusi demi menjaga stabilitas pemerintahan hingga akhir masa jabatan.

Situasi ini menjadi pengingat penting bahwa sinergi antara kepala daerah dan wakilnya merupakan faktor kunci dalam menjalankan roda pemerintahan. Konflik internal yang terbuka berpotensi menghambat program pembangunan serta pelayanan publik jika tidak segera diselesaikan.

Dengan adanya pembinaan dari gubernur, diharapkan hubungan kerja antara Bupati dan Wakil Bupati Lebak dapat kembali harmonis. Pemerintah provinsi menekankan bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama di atas perbedaan pribadi maupun politik.

Ke depan, masyarakat berharap polemik ini dapat segera berakhir sehingga pemerintah daerah dapat kembali fokus menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik secara optimal.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/