KOTA BEKASI – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama jajaran Dinas Kesehatan Kota Bekasi pada Senin (2/2/2026) untuk mengevaluasi pelaksanaan berbagai program kesehatan tahun anggaran 2025 dan menyusun langkah percepatan pelaksanaan program pada tahun 2026. Evaluasi ini dinilai penting dalam memastikan layanan kesehatan publik di Bekasi berjalan secara efektif, merata, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.

Rapat yang digelar di ruang rapat Komisi IV DPRD Kota Bekasi tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Adelia, bersama Wakil Ketua Wildan Fathurrahman, serta Sekretaris Komisi, R. Eko Setyo Pramono. Turut hadir pula anggota Komisi IV seperti Alimudin, Oloan Nababan, dan Agus, serta sejumlah pejabat Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

Dalam pembukaan rapat kerja, pimpinan Komisi IV DPRD menegaskan bahwa kegiatan evaluasi bukan semata formalitas, tetapi merupakan instrumen penting untuk menilai sejauh mana program kesehatan yang direncanakan pada 2025 telah dilaksanakan secara optimal dan berdampak bagi pelayanan publik. Komisi IV berharap hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi perbaikan layanan kesehatan di tahun mendatang.

Salah satu poin utama evaluasi adalah akses dan kualitas layanan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah, termasuk Puskesmas dan fasilitas primer lainnya. Legislator menyoroti kebutuhan peningkatan koordinasi antarunit pelayanan kesehatan serta kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi darurat, termasuk meningkatnya permintaan layanan terkait berbagai isu kesehatan masyarakat.

Selain itu, DPRD menekankan pentingnya data dan evaluasi kegiatan yang akurat sebagai dasar perencanaan program 2026. Hal ini mencakup kebutuhan anggaran yang realistis, penempatan tenaga kesehatan yang merata, serta dukungan infrastruktur untuk menjamin layanan kesehatan berjalan lancar di seluruh wilayah Kota Bekasi.

Komisi IV juga meminta agar Dinas Kesehatan mempercepat pelaksanaan program prioritas yang telah direncanakan, termasuk dalam hal penyuluhan kesehatan masyarakat, imunisasi, pencegahan penyakit, hingga peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak. Para legislator berharap program-program ini tidak hanya tersusun secara konsep, tetapi berdampak nyata secara langsung kepada kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris Komisi IV, R. Eko Setyo Pramono, menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program kesehatan merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Ia mengatakan bahwa hasil raker harus menjadi pijakan dalam penyusunan rekomendasi DPRD kepada Dinas Kesehatan agar setiap program pada 2026 lebih terarah, terukur, dan responsif terhadap kondisi masyarakat di lapangan.

Sementara itu, perwakilan Dinas Kesehatan menyampaikan sejumlah langkah yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025, seperti peningkatan layanan di Puskesmas, penanganan kegiatan imunisasi, serta upaya pencegahan penyakit menular. Namun, mereka juga mengakui masih terdapat tantangan, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan di kawasan padat penduduk serta pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan.

DPRD menutup rapat kerja dengan catatan penting agar Dinas Kesehatan menyusun rencana kerja konkret yang mencakup jadwal pelaksanaan, indikator evaluasi, serta alokasi anggaran yang tepat demi memperkuat pelayanan kesehatan di tahun 2026. Legislator menyampaikan harapan agar kolaborasi antara DPRD dan Dinas Kesehatan semakin kuat sehingga program layanan kesehatan dapat dirasakan optimal oleh seluruh warga Kota Bekasi.

Dengan fokus evaluasi yang komprehensif dan langkah perbaikan yang sistematis, Komisi IV DPRD Kota Bekasi berharap layanan kesehatan di wilayahnya semakin berkualitas dan berpihak pada kebutuhan masyarakat — terutama bagi kelompok rentan yang sangat membutuhkan layanan kesehatan yang terjangkau dan merata.

(kabarbaghasasi/adv)

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/