BANDA ACEH — Sebuah koalisi masyarakat sipil di Aceh menggelar aksi damai di depan Masjid Raya Baiturrahman pada Kamis (18/12/2025) untuk mendesak pemerintah pusat menetapkan status Darurat Bencana Nasional atas banjir dan tanah longsor besar yang melanda sejumlah provinsi di Sumatera.
Aksi ini melibatkan ratusan warga yang tergabung dalam berbagai organisasi masyarakat, termasuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, dan kelompok pegiat lingkungan hidup. Mereka membawa spanduk dan bendera putih sebagai simbol darurat kemanusiaan dan kekecewaan atas penanganan bencana yang dinilai belum maksimal.
Koordinator aksi, Rahmad Maulidin, mengatakan bahwa dampak banjir dan longsor yang terus berlangsung selama lebih dari tiga pekan telah menimbulkan kerusakan infrastruktur parah, isolasi ribuan penduduk, dan ribuan rumah runtuh atau terendam air. Ia menilai tingkat kerusakan itu sudah melampaui kapasitas penanganan oleh pemerintah daerah semata.
“Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan Darurat Bencana Nasional, karena dampak bencana sudah di luar kemampuan daerah untuk menangani sendiri,” ujar Rahmad.
Koalisi juga menyerukan agar pemerintah membuka akses bantuan internasional bagi korban yang membutuhkan bantuan logistik, medis, dan evakuasi — terutama di wilayah yang masih terisolasi akibat putusnya transportasi darat dan komunikasi.
Banjir besar telah melanda beberapa provinsi di Pulau Sumatera sejak akhir November 2025, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ribuan korban jiwa serta puluhan ribu masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi.
Koalisi masyarakat sipil menilai bahwa berbagai usaha penanganan bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah hingga kini masih bersifat reaktif dan fragmentaris, sehingga belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dasar korban di lapangan. Mereka juga mengkritik lambatnya distribusi bantuan ke daerah terisolasi dan belum optimalnya dukungan logistik yang sampai ke titik evakuasi.
Selain itu, koalisi tersebut telah mengeluarkan somasi formal kepada Presiden Prabowo Subianto, meminta status darurat tersebut ditetapkan sesegera mungkin untuk meningkatkan mobilisasi sumber daya nasional, mempercepat proses evakuasi dan distribusi bantuan, serta membuka ruang bantuan dari komunitas internasional.
Menanggapi desakan ini, pemerintah pusat sejauh ini menyatakan bahwa penanganan bencana sudah dilakukan secara nasional melalui koordinasi BNPB dan sejumlah kementerian terkait, meskipun status bencana nasional belum ditetapkan secara resmi. Koordinator Pembangunan dan Kebudayaan Menteri Pratikno mengatakan bahwa semua instansi telah dikerahkan untuk membantu pemulihan, walaupun pemerintah belum menaikkan status bencana.
Namun, kata Pratikno, pemerintah terus memantau kondisi dan menilai langkah selanjutnya sesuai kebutuhan korban di lapangan. Pernyataan ini muncul meskipun kritik publik masih terus mengalir dari berbagai kelompok masyarakat sipil dan tokoh lokal yang meminta langkah lebih tegas.
Ratusan massa pun berharap pemerintah pusat segera merespons tuntutan tersebut dengan kebijakan yang lebih cepat dan terkoordinasi, sehingga kebutuhan mendesak korban bencana di Sumatera dapat dipenuhi secara lebih efektif, serta meminimalisir risiko bertambahnya korban akibat keterlambatan bantuan maupun kondisi cuaca yang masih tidak menentu.
Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/
Baca juga berita update Bekasi lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/
