Kota Bekasi – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi mengungkapkan kondisi kritis di sejumlah puskesmas yang beroperasi di wilayahnya. Dari 13 layanan standar minimal, hanya 9 layanan yang dapat dipenuhi secara penuh. Kondisi ini menunjukkan adanya kekurangan tenaga kesehatan (nakes) yang signifikan dan menjadi tantangan besar dalam menjamin pelayanan kesehatan masyarakat.

Kepala Dinkes Kota Bekasi menyampaikan bahwa kekurangan tenaga medis, paramedis, dan tenaga pendukung lainnya merupakan salah satu faktor utama ketidakmampuan sejumlah puskesmas dalam memenuhi standar layanan. Sebagai solusi jangka pendek, Dinkes akan menjalankan program internship bagi dokter muda, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya yang berasal dari institusi pendidikan mitra. “Program internship kami harapkan akan mengisi kekosongan tenaga di puskesmas sambil kami merancang rekrutmen permanen dan penempatan strategis,” ungkap pejabat Dinkes. Program ini akan dilaksanakan di puskesmas-puskesmas yang berada di wilayah padat antrean pasien agar mengurangi beban layanan yang menumpuk.

Di samping internship, optimalisasi sumber daya manusia menjadi agenda utama. Dinkes menyebut bahwa selain menambah kuantitas tenaga, kapasitas SDM yang ada juga harus ditingkatkan. Pelatihan yang mendalam bagi perawat, bidan, serta petugas administrasi akan dilakukan untuk memperkuat kompetensi pelayanan primer. Tujuannya tidak hanya menyelesaikan backlog tenaga, tetapi juga memastikan mutu dan keberlanjutan layanan kesehatan.

Jumlah puskesmas yang belum mencapai standar pelayanan minimal membuat pengawasan dan evaluasi menjadi prioritas. DPRD Kota Bekasi melalui Komisi IV mendesak agar Dinkes menyusun roadmap aksi jangka pendek dan menengah yang jelas. Salah satu anggota komisi menyebut bahwa permasalahan ini tidak bisa hanya dibiarkan, karena berimplikasi pada kualitas hidup warga. Komisi mendukung program internship tapi juga menekankan agar rekrutmen tetap berlanjut dan tidak hanya bergantung pada program sementara.

Masalah distribusi tenaga kesehatan juga muncul sebagai hambatan. Beberapa puskesmas di kawasan marginal dan padat penduduk dilaporkan masih kekurangan perawat atau bidan secara signifikan, sementara di wilayah lain kelebihan tenaga. Dinkes mengakui hal ini dan berkomitmen melakukan mutasi strategis nasional maupun lokal supaya tenaga tersebar merata di seluruh puskesmas. Evaluasi sistem penempatan pun akan ditingkatkan.

Optimalisasi SDM juga mencakup penggunaan teknologi digital untuk mempercepat layanan dan manajemen kesehatan. Puskesmas yang roboh karena antrian panjang dan kurangnya tenaga kini akan dianalisa kembali alurnya, di mana sistem antrian daring, catatan elektronik, dan telemedicine akan diperkuat. Dinkes berharap program ini dapat meringankan beban petugas dan meningkatkan efisiensi penyampaian layanan.

Kendati tantangan besar di depan mata, program internship dan optimalisasi SDM dipercaya dapat menjadi langkah awal menuju perbaikan. Namun, pengamat menyebut bahwa keberlanjutan program memerlukan dukungan anggaran yang stabil, kebijakan penempatan yang adil, serta pengawasan kualitas yang konsisten. Tanpa itu, solusi sementara bisa saja hanya menjadi penanganan temporer dan bukan perubahan sistemik.

Bagi masyarakat Kota Bekasi, apa yang kini dilakukan Dinkes sangatlah penting. Akses ke puskesmas dengan layanan lengkap dan tenaga yang memadai berdampak langsung ke kualitas hidup warga. Semoga melalui langkah-langkah ini, layanan kesehatan primer di Bekasi bisa semakin cepat, responsif, dan berdaya guna dalam jangka panjang.

Baca juga berita update Bekasi lainnya disini: Kabar Baghasasi – Kabar Baghasasi
Baca juga berita update Internasional lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/