Jakarta – Di tengah tekanan harga minyak dunia yang melonjak akibat konflik geopolitik di Timur Tengah, masyarakat Indonesia bisa bernafas lega. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tidak akan naik sepanjang tahun 2026. Pernyataan ini disambut hangat oleh para anggota DPR RI, bahkan menuai tepuk tangan saat disampaikan dalam forum parlemen.

APBN Jadi Tameng Rakyat dari Gejolak Harga Minyak

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah memilih untuk menyerap tekanan harga energi global melalui mekanisme APBN, bukan meneruskannya ke masyarakat. Ia mengingatkan, jika tekanan energi langsung dibebankan ke rakyat, hal itu berpotensi memicu kepanikan seperti yang terjadi di sejumlah negara lain.

Purbaya menjelaskan bahwa mekanisme subsidi energi telah dirancang dalam kerangka tahunan, sehingga dampak fluktuasi harga minyak global sudah diperhitungkan dalam postur anggaran. Pemerintah pun menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga kesehatan fiskal, baik melalui penghematan belanja maupun peningkatan pendapatan negara.

Pertamina Sementara Tanggung Selisih Harga

Purbaya menyebutkan bahwa untuk sementara, PT Pertamina yang menanggung seluruh beban akibat kebijakan harga BBM yang tidak naik tersebut. Menurutnya, Pertamina mampu menanggung beban itu karena memiliki likuiditas yang cukup kuat, didukung oleh pembayaran kompensasi dari pemerintah yang berjalan rutin setiap bulan sebesar 70 persen.

Dengan asumsi harga minyak bertahan di kisaran 100 dolar AS per barel sepanjang 2026, pemerintah diperkirakan harus menambah anggaran subsidi sebesar Rp 90 hingga Rp 100 triliun. Kebutuhan tambahan ini akan ditutupi melalui penghematan belanja kementerian dan lembaga.

DPR Beri Apresiasi, Dorong Kebijakan Dilanjutkan

Keputusan pemerintah menahan harga BBM mendapat sambutan positif dari Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota Komisi V DPR RI menilai keputusan pemerintah tidak menaikkan harga BBM merupakan langkah tepat dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan eksternal yang mempengaruhi sektor energi.

Anggota Komisi VII DPR RI juga mengharapkan pemerintah tetap mempertahankan harga BBM subsidi selama kemampuan fiskal negara masih memadai, terutama untuk melindungi sektor transportasi massal seperti bus, truk, kapal, dan kereta api yang berdampak langsung pada biaya hidup rakyat.

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI secara tegas meminta pemerintah agar opsi menaikkan harga BBM subsidi dijadikan pilihan paling akhir. Ia menekankan bahwa pemerintah perlu menyiapkan berbagai skenario dan bantalan fiskal agar gejolak harga energi global tidak langsung membebani APBN maupun masyarakat.

Istana dan Pertamina Satu Suara

Mensesneg Prasetyo Hadi turut menegaskan bahwa pemerintah menjamin ketersediaan BBM aman dan tidak akan ada penyesuaian harga. Ia meminta masyarakat tidak perlu panik atau resah karena Presiden Prabowo selalu mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan strategis.

Wakil Ketua Komisi VI DPR juga memastikan stok BBM nasional sangat aman dan tidak ada kenaikan harga, serta menegaskan koordinasi dengan Pertamina terus berjalan untuk menjamin distribusi yang lancar ke seluruh wilayah Indonesia.

Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo untuk terus memihak rakyat kecil di tengah badai ketidakpastian ekonomi global. Keputusan menahan harga BBM menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir untuk melindungi daya beli masyarakat, meski konsekuensinya harus menanggung beban fiskal yang jauh lebih besar.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/