KOTA BEKASI — Fenomena warga yang terjerat utang pada aplikasi Pinjaman Online (Pinjol) ilegal dan rentenir berkedok “Bank Keliling” kian meresahkan di Kota Bekasi. Menyikapi kondisi ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) untuk segera melakukan intervensi nyata.
DPRD meminta Pemkot Bekasi tidak hanya sekadar memberikan imbauan, tetapi harus hadir memberikan solusi konkret berupa pemberian akses modal usaha bagi masyarakat.
Langkah ini dinilai sebagai satu-satunya cara efektif untuk memutus mata rantai ketergantungan warga terhadap pinjaman berbunga tinggi yang mencekik leher tersebut.
Akar Masalah: Sulitnya Akses Permodalan
Kalangan legislatif menilai, maraknya warga yang lari ke pelukan bank keliling bukan tanpa sebab. Faktor kesulitan ekonomi dan sulitnya mengakses pinjaman perbankan resmi (kurangnya agunan/syarat rumit) membuat warga memilih jalan pintas yang instan, meski berisiko tinggi.
“Warga itu butuh modal untuk dagang, untuk usaha kecil-kecilan. Kalau ke bank resmi syaratnya susah, akhirnya mereka ke bank keliling yang syaratnya cuma KTP tapi bunganya harian. Di sinilah Pemkot harus hadir,” ujar perwakilan DPRD Kota Bekasi yang menyoroti isu ekonomi ini.
Usulkan Skema Pinjaman Lunak atau Hibah
DPRD mendesak Dinas terkait, seperti Dinas Koperasi dan UMKM (Diskopukm), untuk merancang program permodalan yang mudah diakses.
Beberapa skema yang diusulkan antara lain:
-
Pinjaman Lunak Tanpa Bunga: Bekerja sama dengan BPRS Patriot (BUMD) atau Bank Jabar Banten (BJB) untuk menyalurkan kredit usaha rakyat dengan subsidi bunga dari APBD.
-
Bantuan Modal Peralatan: Memberikan bantuan berupa alat usaha bagi warga yang ingin mandiri, sehingga mereka bisa produktif.
-
Pendampingan Usaha: Memastikan modal yang diberikan benar-benar diputar untuk usaha, bukan untuk konsumtif.
“Lawan Rentenir dengan Kesejahteraan”
DPRD menegaskan bahwa memberantas pinjol dan bank keliling tidak cukup hanya dengan penegakan hukum atau pembubaran koperasi ilegal. Pemerintah harus memberikan alternatif (“tandingan”) yang lebih mensejahterakan.
Jika Pemkot Bekasi mampu menyediakan akses modal yang cepat, mudah, dan murah, otomatis warga akan meninggalkan para rentenir tersebut.
“Kita harus lawan rentenir dengan kesejahteraan. Berikan kailnya (modal usaha), supaya warga Bekasi bisa berdaya dan tidak lagi dikejar-kejar debt collector yang meneror mental keluarga,” pungkasnya.
(kabarbaghasasi/adv)
Baca juga berita DPRD Kota Bekasi lainnya disini: Berita – DPRD Kota Bekasi
Baca juga berita bekasi di: Kabar Baghasasi – Kabar Baghasasi
Baca juga berita lainnya disini: Suara Kabar Media – Suara Kabar Media
