KOTA BEKASI — Persoalan sampah di Kota Bekasi seolah menjadi masalah klasik yang tak kunjung menemukan solusi permanen. Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait tumpukan sampah dan pengelolaan yang belum optimal membuat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi mengambil langkah tegas.
Komisi yang membidangi pembangunan dan lingkungan hidup ini secara resmi memanggil mitra kerjanya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi, untuk duduk bersama dalam rapat kerja evaluasi penanganan sampah.
Pemanggilan ini dilakukan karena isu persampahan masih menjadi sorotan tajam publik dan membutuhkan penanganan yang lebih serius dan terukur dari pemerintah kota.
Evaluasi Menyeluruh Kinerja DLH
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II mencecar DLH terkait berbagai kendala di lapangan. Fokus utama pembahasan tidak hanya pada pengangkutan sampah harian, tetapi juga strategi jangka panjang pengelolaan limbah kota yang volumenya terus meningkat.
Pimpinan/Anggota Komisi II menegaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengurai “benang kusut” masalah sampah, mulai dari hulu (sumber sampah) hingga ke hilir (Tempat Pembuangan Akhir/TPA).
“Kami ingin mendengar langsung kendala apa yang dihadapi DLH. Mengapa isu sampah ini masih terus muncul dan dikeluhkan warga? Apakah masalah armada, anggaran, atau manajemennya? Ini yang kita bedah,” ujar perwakilan Komisi II DPRD Kota Bekasi.
Soroti Kondisi TPA Sumur Batu
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah kondisi TPA Sumur Batu yang kian mengkhawatirkan. Kapasitas lahan pembuangan milik Pemkot Bekasi tersebut dinilai sudah sangat kritis dan nyaris overload.
DPRD mendesak DLH untuk memaparkan rencana strategis (roadmap) terkait perluasan lahan atau percepatan teknologi pengolahan sampah. Dewan tidak ingin terjadi tragedi longsor sampah atau krisis di mana sampah warga tidak bisa lagi terangkut karena TPA penuh.
“Kita tidak bisa hanya menumpuk sampah terus-menerus. Harus ada terobosan. Kami menanyakan sejauh mana progres teknologi pengolahan sampah (seperti PSEL) yang dijanjikan,” tegas legislator tersebut.
Tuntut Solusi Konkret, Bukan Wacana
Melalui pemanggilan ini, Komisi II DPRD Kota Bekasi menuntut komitmen dan langkah konkret dari DLH. Dewan meminta agar DLH tidak hanya bekerja berdasarkan rutinitas, tetapi harus memiliki inovasi dalam penanganan kebersihan kota.
DPRD berkomitmen untuk mendukung dari sisi penganggaran (budgeting) asalkan program yang diajukan benar-benar efektif dan solutif untuk mengatasi krisis sampah di Kota Bekasi.
“Kami tunggu aksi nyatanya di lapangan. Jangan sampai Kota Bekasi kembali mendapat predikat kota kotor hanya karena kita lamban menangani sampah,” pungkasnya.
(kabarbaghasasi/adv)
Baca juga berita DPRD Kota Bekasi lainnya disini: Berita – DPRD Kota Bekasi
Baca juga berita bekasi di: Kabar Baghasasi – Kabar Baghasasi
Baca juga berita lainnya disini: Suara Kabar Media – Suara Kabar Media
