Latu-Har-Hary-anggota-dprd-kota-bekasi-3347833435
Ironi Evaluasi 2025! Serapan Anggaran Kota Bekasi Tinggi, Tapi Pembangunan Fisik Justru 'Jalan di Tempat'

BEKASI – Sebuah fenomena aneh muncul dalam evaluasi kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tahun anggaran 2025. Di atas kertas, laporan keuangan menunjukkan performa yang “cantik” dengan persentase serapan anggaran yang tinggi. Namun, fakta di lapangan berbicara lain.

Realisasi pembangunan fisik—seperti jalan, jembatan, dan drainase—justru dinilai tertinggal dan tidak berbanding lurus dengan kencangnya arus uang yang keluar dari kas daerah.

Angka Cantik vs Realitas Pahit

Berdasarkan data evaluasi akhir tahun, tingkat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tergolong memuaskan secara persentase. Hal ini biasanya mengindikasikan bahwa program pemerintah berjalan lancar.

Akan tetapi, temuan di lapangan menunjukkan adanya gap (kesenjangan) yang mengkhawatirkan. Banyak proyek infrastruktur strategis yang progres fisiknya belum mencapai target 100 persen, padahal tahun anggaran sudah berakhir.

“Ini menjadi anomali. Uangnya terserap cepat, tapi bangunannya belum jadi. Publik tentu bertanya-tanya, di mana letak masalahnya?” ujar salah satu pengamat kebijakan publik Bekasi.

Masalah Klasik: Telat Lelang?

Ketertinggalan pembangunan fisik ini disinyalir akibat penyakit lama birokrasi, yakni keterlambatan proses lelang (tender).

Banyak proyek besar baru dimulai pengerjaannya pada triwulan akhir tahun (Oktober-Desember). Akibatnya, kontraktor bekerja terburu-buru mengejar deadline tutup buku. Hujan dan cuaca buruk di akhir tahun seringkali dijadikan alasan klise atas keterlambatan tersebut.

Kondisi ini tidak hanya berpotensi mengurangi kualitas bangunan karena dikerjakan “asal jadi”, tetapi juga merugikan masyarakat yang harus lebih lama menanggung dampak kemacetan atau banjir akibat proyek yang tak kunjung tuntas.

PR Besar untuk 2026

DPRD dan masyarakat Kota Bekasi mendesak agar Pemkot segera melakukan evaluasi menyeluruh. Perencanaan harus dimatangkan sejak awal tahun.

“Jangan biasakan sistem ‘Sangkuriang’, kebut semalam di akhir tahun. Tahun 2026 harus ada perbaikan manajemen proyek agar serapan anggaran tinggi benar-benar mencerminkan pembangunan yang dirasakan rakyat,” tegas perwakilan warga.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update Bekasi lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/