Bekasi – Berbagai persoalan mulai dari infrastruktur lingkungan yang rusak hingga pelayanan publik menjadi sorotan warga dalam kegiatan Reses I Tahun 2026 DPRD Kota Bekasi. Agenda reses masa jabatan 2024–2029 ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung keluhan dan kebutuhan mereka kepada wakil rakyat.

Dalam pelaksanaan reses di sejumlah daerah pemilihan, warga menyampaikan beragam persoalan yang selama ini dirasakan di lingkungan mereka. Jalan lingkungan yang berlubang, drainase yang kurang optimal saat musim hujan, hingga pelayanan administrasi kependudukan menjadi beberapa isu yang paling banyak disampaikan.

DPRD Kota Bekasi menegaskan bahwa seluruh aspirasi tersebut akan dihimpun dan dijadikan pokok-pokok pikiran dewan untuk dibahas dalam agenda resmi lembaga legislatif. Reses menjadi bagian penting dari fungsi representasi DPRD, di mana anggota dewan kembali ke dapil masing-masing untuk berdialog langsung dengan konstituen.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rudy Heryansyah, yang melaksanakan reses di wilayah Bekasi Utara dan Medan Satria, menyampaikan bahwa masyarakat menginginkan percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih responsif dan transparan.

Menurutnya, reses bukan sekadar agenda formal, melainkan wadah konkret untuk menyerap dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Setiap masukan yang diterima akan dicatat secara resmi dan dibawa dalam pembahasan internal DPRD sebelum disampaikan kepada Pemerintah Kota Bekasi.

“Hasil reses ini akan menjadi bahan pokok pikiran DPRD untuk dimasukkan ke dalam dokumen resmi dan diperjuangkan dalam pembahasan program pembangunan,” ujarnya.

Selain infrastruktur dan pelayanan publik, warga juga menyoroti kebutuhan fasilitas sosial, dukungan bagi pelaku UMKM, serta peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan di lingkungan mereka. Aspirasi tersebut mencerminkan harapan masyarakat agar pembangunan di Kota Bekasi lebih merata dan tepat sasaran.

DPRD Kota Bekasi menyatakan komitmennya untuk mengawal hasil reses hingga masuk dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Nantinya, dokumen hasil Reses I 2026 akan diparipurnakan sebelum menjadi bagian dari rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah.

Melalui kegiatan ini, DPRD juga memperkuat komunikasi dan silaturahmi dengan tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan, serta berbagai elemen warga. Interaksi langsung dinilai penting untuk mengetahui kondisi faktual di lapangan sekaligus mengevaluasi program yang telah berjalan.

Reses I Tahun 2026 diharapkan menjadi langkah awal dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada kebutuhan riil masyarakat. Dengan partisipasi aktif warga, DPRD Kota Bekasi optimistis aspirasi yang disampaikan tidak hanya menjadi catatan, tetapi dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program pembangunan yang nyata.

(kabarbaghasasi/adv)

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/