JAKARTA — Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan rencana pengiriman hingga 8.000 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Gaza, Palestina, dalam rangka misi International Stabilization Force (ISF) sebagai bagian dari rencana perdamaian internasional di wilayah yang berkonflik. Jika terealisasi, Indonesia akan menjadi negara pertama yang secara konkret berkomitmen mengirim pasukan ke Gaza sebagai kontribusi terhadap stabilitas dan perdamaian setelah periode konflik panjang di kawasan tersebut.

Rencana ini diumumkan dalam berbagai pernyataan pejabat militer Indonesia, termasuk oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, yang menyatakan bahwa pendaftaran dan persiapan personel tengah berlangsung. Meski demikian, detail seperti tanggal pengiriman, mandat tugas, dan area penempatan pasukan masih dalam pembahasan intensif bersama pihak terkait di dalam negeri dan mitra internasional.

Rencana pengiriman pasukan ini terkait erat dengan Board of Peace, sebuah inisiatif perdamaian internasional yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat dan bertujuan menyusun strategi jangka panjang untuk mengakhiri konflik di Gaza. Indonesia telah menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ini dan diberi undangan untuk turut ambil bagian dalam rapat pelaksanaan rencana pada 19 Februari 2026 di Washington, AS.

Meski jumlah pasukan yang disebutkan mencapai 8.000 personel, angka tersebut masih merupakan perkiraan karena perincian akhir misi akan ditentukan melalui koordinasi lebih lanjut antara Kementerian Pertahanan, TNI, dan Kementerian Luar Negeri. Pasukan yang dikirim direncanakan memiliki fokus pada unit rekonstruksi, medis, dan teknik, sesuai dengan kebutuhan stabilisasi dan bantuan kemanusiaan di wilayah Gaza.

Rencana ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk memainkan peran yang lebih luas dalam upaya perdamaian global. Pada tahun lalu, Presiden Prabowo Subianto sempat menyatakan bahwa Indonesia bersedia menyediakan hingga 20.000 pasukan untuk misi perdamaian di Gaza jika diberi mandat melalui PBB atau mekanisme internasional lainnya. Namun, jumlah yang disiapkan untuk pengiriman pertama kali ini diperkirakan lebih kecil, sekitar ribuan personel.

Wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa keputusan final terkait pengiriman pasukan belum diambil, dan masih membutuhkan persetujuan dari berbagai pihak, termasuk isu mandat, perlindungan pasukan, dan keamanan warga sipil. Saat ini diplomasi aktif tengah berjalan untuk memastikan bahwa keterlibatan Indonesia sesuai dengan hukum internasional dan prinsip humanitarian peacekeeping.

Rencana tersebut mendapat beragam respons di dalam negeri. Beberapa kelompok politik dan masyarakat menyambut positif keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian di Gaza, menilai ini sebagai refleksi dari solidaritas negara terhadap warga Palestina yang mengalami konflik berkepanjangan. Namun tidak sedikit juga pihak yang meminta pemerintah menjelaskan dengan rinci risiko politik dan keamanan dari keterlibatan militer pada zona konflik, termasuk posisi Indonesia sebagai negara yang selama ini dikenal konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.

Sementara itu, keterlibatan Indonesia juga menjadi sorotan dunia internasional karena akan menjadi langkah historis pertama sejak 1967 dimana pasukan luar negeri memasuki Gaza di bawah mandat stabilisasi internasional. Hal ini menunjukkan pergeseran diplomasi Indonesia dalam memainkan peran aktif dalam penanganan konflik global sekaligus menguatkan posisi negara dalam arena internasional.

Meski demikian, pelaksanaan misi ini masih bergantung pada sejumlah persyaratan penting, termasuk mandat resmi dari badan internasional, prosedur keselamatan pasukan, serta persiapan logistik yang matang. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa segala keputusan akan diambil secara hati-hati dengan mempertimbangkan kepentingan nasional serta keselamatan personel yang dikirim.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/