KOTA BEKASI — Menjelang genap setahun kepemimpinan Wali Kota Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi kembali menagih janji-janji strategis yang sempat digaungkan dalam masa kampanye dan awal pemerintahan mereka. Sorotan khusus legislatif kini mengarah pada mutu pendidikan, kesinambungan program, serta pencapaian program prioritas yang berimplikasi langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, menyatakan bahwa walaupun sejumlah program telah mulai berjalan, masih banyak janji kampanye yang belum terealisasi secara menyeluruh. Menurutnya, hal itu perlu segera diurai dan dikomunikasikan secara transparan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas pemerintahan.

“Program seperti Dana Rp 100 juta per Rukun Warga (RW) dan kenaikan insentif RT/RW memang telah berjalan. Namun masyarakat masih menunggu bukti nyata capaian lain, termasuk di sektor pendidikan yang menjadi tonggak pembangunan sumber daya manusia,” ujar Sardi kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Bekasi, Bekasi Timur.

Menurut Sardi, realisasi indikator kinerja pendidikan sejauh ini masih memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dari Pemkot. Ini termasuk alokasi anggaran, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan hasil belajar siswa yang harus dijabarkan ke dalam target tahunan yang jelas. “DPRD berharap program pendidikan lebih solid sehingga dampaknya terasa langsung oleh keluarga dan anak-anak di Bekasi,” ujarnya.

Selain itu, DPRD Kota Bekasi juga menekankan bahwa keberhasilan Tri–Harris selama masa satu tahun terakhir harus diukur tidak hanya dari program insentif dan penataan lingkungan, tetapi juga dari hasil audit keuangan pemerintahan. Indikator independen seperti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai transparansi dan akuntabilitas anggaran.

Dewan juga mengapresiasi langkah cepat Pemkot Bekasi dalam menyerap anggaran 2026 sejak awal tahun, termasuk pelaksanaan lelang proyek yang lebih awal dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini dinilai sebagai sinyal positif bahwa eksekusi pembangunan berjalan lebih efektif. Namun, DPRD menegaskan agar penyerapan anggaran tidak sekadar angka, melainkan menghasilkan produk pembangunan nyata seperti perbaikan sekolah, fasilitas pendidikan, serta infrastruktur penunjang kualitas belajar siswa.

Di sisi lain, sejumlah program unggulan seperti peningkatan layanan kesehatan, lingkungan hidup, dan optimalisasi layanan publik sempat mendapatkan apresiasi masyarakat pada survei publik 100 hari pertama kepemimpinan Tri–Harris, termasuk bidang pendidikan yang mencatatkan kepuasan publik tertinggi dibanding sektor lain. Hasil survei menunjukkan indikator pendidikan memiliki tingkat kepuasan sekitar 76,5 persen dari responden.

Dengan momentum setahun masa jabatan yang akan segera tercapai, Ketua DPRD berharap agar sinergi antara legislatif dan eksekutif terus diperkuat demi realisasi komitmen pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan warga Kota Bekasi. Sinergi tersebut termasuk tuntutan pembagian peran lebih jelas dalam mengawal janji kampanye dan program kerja jangka menengah melalui instrumen RPJMD serta alokasi anggaran yang berpihak pada peningkatan mutu pendidikan.

(kabarbaghasasi/adv)

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/