KOTA BEKASI — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi resmi membuka masa reses perdana Tahun Anggaran 2026, yang dijadwalkan berlangsung sejak 12 hingga 17 Februari 2026. Kegiatan reses ini menjadi bagian dari rutinitas tahunan wakil rakyat untuk turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing guna menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara langsung sebelum pembahasan anggaran dan kebijakan berikutnya.
Rapat paripurna penutupan masa sidang digelar di Gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu (11/2/2026), yang kemudian disusul dengan persiapan teknis menyambut reses tersebut. Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Lia Erliani, menyampaikan bahwa seluruh administrasi dan pendampingan legislator telah siap untuk mendukung proses penyerapan aspirasi masyarakat di 12 dapil wilayah Kota Bekasi.
“Paripurna sudah dilaksanakan kemarin, dan kami sudah sosialisasikan jadwal serta mekanisme reses pertama tahun ini. Seluruh anggota DPRD siap turun ke dapil masing-masing bersama tim pendamping agar aspirasi masyarakat bisa maksimal dikumpulkan,” ujar Lia.
Lima Prioritas Pembangunan yang Jadi Sorotan
Reses DPRD Kota Bekasi kali ini difokuskan pada lima prioritas pembangunan strategis daerah tahun 2026 yang dinilai krusial untuk menjawab kebutuhan warga Bekasi. Kelima prioritas tersebut adalah:
-
Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian
Masyarakat diharapkan memberikan masukan terkait kondisi jalan, drainase, dan fasilitas umum lain yang berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi lokal. -
Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kesehatan
Aspirasi seputar kualitas pendidikan, ketersediaan fasilitas sekolah, tenaga pengajar, serta akses fasilitas kesehatan menjadi fokus penting dalam pertemuan dengan warga. -
Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif & Digital
Dalam era digital, kebutuhan masyarakat akan kompetensi ekonomi kreatif dan teknologi makin tinggi. DPRD berharap masukan seputar pelatihan, program UMKM digital, dan ruang kreativitas warga. -
Pemantapan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat
Isu keamanan lingkungan, ketertiban umum serta ruang publik yang aman menjadi sorotan warga yang diharapkan menjadi masukan penting DPRD dalam pembahasan kebijakan. -
Peningkatan Layanan Publik Berbasis Digital
Layanan publik digital seperti perizinan online, informasi layanan warga, maupun integrasi sosial media pelayanan pemerintah diharapkan mendapat perhatian lebih dari hasil reses.
Harapan Dewan dan Masyarakat
Melalui reses, DPRD berharap bisa menghimpun data kebutuhan masyarakat yang akurat untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah tahun anggaran 2027. Usulan yang dikumpulkan akan disampaikan dalam forum sinergitas bersama perangkat daerah ketika sidang paripurna kembali dibuka pada 18 Februari mendatang.
Warga yang ditemui di beberapa kecamatan menyatakan antusias dalam memberi masukan, terutama terkait kondisi pendidikan dan kesehatan lokal yang masih membutuhkan dukungan lebih kuat dari pemerintah daerah. Mereka berharap wakil rakyat bisa memperjuangkan aspirasi mereka dengan nyata.
“Kami ingin wakil rakyat mendengar langsung suara kami. Infrastruktur jalan dan akses layanan kesehatan masih menjadi keluhan utama di lingkungan kami,” ujar salah seorang warga yang hadir dalam pertemuan reses.
Dengan rutinitas reses seperti ini, DPRD Kota Bekasi berupaya menjaga relevansi kebijakan publik dengan kebutuhan nyata masyarakat, sekaligus memperkuat demokrasi partisipatif di tingkat lokal.
(kabarbaghasasi/adv)
Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/
Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/
