KOTA BEKASI — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi kembali menyoroti pentingnya akses pendidikan tinggi berkualitas di wilayahnya. Anggota legislatif daerah ini secara tegas mendorong Pemerintah Kota untuk segera mewujudkan pendirian universitas negeri sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan daya saing pendidikan.

Permintaan itu mencuat dalam sorotan parlemen terhadap besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi yang mencapai sekitar Rp7 triliun. Menurut anggota DPRD, nilai anggaran yang besar itu seyogianya juga tercermin dalam penataan fasilitas pendidikan yang memadai, termasuk perguruan tinggi negeri yang dapat diakses oleh warga Bekasi tanpa harus merantau ke luar daerah.

“Sampai saat ini, Kota Bekasi belum memiliki universitas negeri sendiri, padahal potensi masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi sangat besar,” ujar Sarwin Edi Saputra, salah satu anggota DPRD Kota Bekasi yang menyampaikan aspirasi tersebut dalam rapat internal dewan.

Menurut Sarwin, keberadaan universitas negeri di Bekasi bukan hanya penting bagi para pelajar setempat, tetapi juga strategis dalam menghadapi tantangan pembangunan SDM di era kompetisi global. Ia berpendapat, fasilitas akademik seperti itu mampu menjadi magnet investasi pendidikan sekaligus mendorong kebutuhan industri di Kota Bekasi dan sekitarnya.

DPRD menyarankan agar Pemkot Bekasi memetakan dan mengalokasikan lahan fasos atau fasilitas sosial yang ada untuk pendirian kampus negeri. Harapannya, rencana ini dapat segera masuk dalam prioritas pembangunan jangka menengah dan panjang kota yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Respons terhadap dorongan ini pun mulai bergulir di kalangan pemerintahan. Pejabat di lingkungan Pemkot Bekasi menyatakan bahwa pemerintah daerah tengah mengkaji berbagai opsi untuk memperluas layanan pendidikan tinggi, termasuk kolaborasi dengan perguruan tinggi nasional maupun pembangunan kampus baru di dalam kota. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait lokasi dan skema pendirian universitas negeri tersebut.

Para pakar pendidikan menilai bahwa sebuah universitas negeri di Bekasi dapat meningkatkan peluang belajar bagi ribuan pelajar lulusan sekolah menengah atas (SMA/SMK) setiap tahunnya. Tidak hanya itu, kampus negeri juga dianggap dapat memperkuat peta pendidikan tinggi di wilayah Jabodetabek dengan menghadirkan program studi yang relevan untuk kebutuhan pasar kerja modern. (Analisis tambahan berdasarkan tren pendidikan wilayah metropolitan)

Namun, wacana itu juga memunculkan pertanyaan tentang kesiapan anggaran dan infrastruktur. Para anggota DPRD berharap agar realisasi gagasan ini tidak hanya sekadar menjadi usulan politik semata, tetapi juga dapat terealisasi dalam periode kerja pemerintahan saat ini. Mereka menekankan perlunya kolaborasi antara legislatif, eksekutif, serta stakeholder pendidikan untuk menarik dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat dalam hal pendanaan serta sumber daya akademik.

Masyarakat Kota Bekasi pun menyambut baik gagasan pendirian universitas negeri ini, terutama keluarga yang memiliki anak yang tengah mengenyam pendidikan menengah atas. Mereka berharap agar akses pendidikan tinggi berkualitas semakin mudah dan tidak membebani biaya hidup di luar kota.

Dengan target yang jelas dan dukungan lintas pemangku kepentingan, langkah DPRD ini berpotensi menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan ekosistem pendidikan di Kota Bekasi, sekaligus mendorong lahirnya generasi unggul dari tengah masyarakat urban terbesar di kawasan Jawa Barat.

(kabarbaghasasi/adv)

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/