BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (atau Tokoh Jawa Barat), Dedi Mulyadi, memberikan sorotan khusus terhadap penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026. Ia mengakui fakta tak terbantahkan bahwa Kabupaten Bekasi masih kokoh bertengger di puncak sebagai daerah dengan upah minimum tertinggi di Tanah Pasundan.
Pernyataan ini merespons penetapan UMK Kabupaten Bekasi yang tembus di angka Rp 5,93 juta, mengungguli 26 kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat, termasuk Karawang dan Kota Bekasi yang selama ini menjadi pesaing ketatnya.
Wilayah “Dollar” Jawa Barat
Dedi Mulyadi menyebut bahwa tingginya upah di Kabupaten Bekasi adalah hal yang wajar mengingat status daerah tersebut sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Biaya hidup dan perputaran ekonomi di Cikarang dan sekitarnya memang memiliki standar yang berbeda dibandingkan daerah lain di Priangan.
“Faktanya memang Kabupaten Bekasi itu ‘gula’-nya industri. Wajar jika di sana upahnya paling tinggi se-Jawa Barat, karena produktivitas dan biaya hidupnya juga tinggi,” ujar Dedi.
Tantangan Menjaga Investor
Namun, di balik tingginya upah tersebut, Kang Dedi (sapaan akrabnya) juga memberikan catatan penting (“warning”). Status sebagai pemilik upah tertinggi membawa konsekuensi berat: Resiko Relokasi Industri.
Ia mengingatkan pemerintah daerah dan serikat pekerja untuk tetap menjaga produktivitas dan kondusivitas. Jika upah tinggi tidak dibarengi dengan kinerja yang baik dan keamanan industri yang stabil, investor bisa saja “kabur” ke daerah lain di Jawa Barat (seperti kawasan Rebana) atau Jawa Tengah yang menawarkan upah lebih kompetitif.
“Upah tinggi itu berkah buat buruh, tapi jadi tantangan buat pengusaha. Kuncinya harmoni. Jangan sampai pabriknya pindah, nanti yang rugi kita juga karena lapangan kerja hilang,” tambahnya.
Kesenjangan Wilayah
Pernyataan Dedi juga menyoroti disparitas (jarak) upah yang cukup lebar antara wilayah industri (Bekasi-Karawang-Purwakarta) dengan wilayah lain di Jawa Barat bagian selatan atau timur. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah provinsi untuk memeratakan investasi agar “kue ekonomi” tidak hanya menumpuk di Bekasi.
Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/
Baca juga berita update Bekasi lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/
