Kota Bekasi — Ancaman banjir kiriman dari luapan Sungai Bekasi kembali menjadi persoalan serius yang menghantui warga di kawasan Harapan Baru, Bekasi Utara. Warga yang tinggal di sekitar sungai menyatakan bahwa genangan air terjadi hampir setiap musim hujan, bahkan saat tidak terjadi hujan di wilayah mereka sendiri, melainkan karena kiriman air dari daerah hulu sungai.
Menyikapi hal tersebut, Anggota DPRD Kota Bekasi, Rizki Topananda, mengusulkan tindakan konkret berupa normalisasi sungai Bekasi dan pembangunan kolam retensi (polder) sebagai langkah strategis untuk mengatasi banjir kiriman yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.
Usulan ini disampaikan saat agenda reses DPRD di RW 05, Kelurahan Harapan Baru, yang digelar pada Minggu (15/2/2026). Reses menjadi ruang bagi wakil rakyat untuk mendengarkan langsung aspirasi dan keluhan warga. Menurut Rizki, wilayah ini merupakan salah satu yang paling sering terdampak banjir, baik akibat hujan lokal maupun luapan air dari luar kawasan.
“Wilayah Harapan Baru ini berbatasan langsung dengan Sungai Bekasi. Kalau sungai itu meluap — terlebih banjir kiriman — dampaknya dirasakan warga di sini, meskipun di lokasi tidak hujan,” ujar Rizki kepada wartawan.
Solusi Normalisasi & Polder untuk Redam Banjir
Usulan normalisasi sungai mencakup kegiatan pengerukan dan pendalaman alur sungai agar mampu menampung volume air yang lebih besar saat terjadi peningkatan debit. Normalisasi sungai adalah salah satu strategi yang sudah dilakukan instansi terkait di berbagai daerah untuk mengatasi banjir akibat sedimentasi dan luapan sungai — misalnya yang sedang dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane pada bagian sungai Bekasi bagian lain beberapa waktu lalu.
Selain normalisasi, Rizki juga menekankan pentingnya pembangunan polder atau kolam retensi di lahan milik Perum Jasa Tirta (PJT). Polder berfungsi menyimpan sementara air saat debit meningkat, sehingga volume air yang mengalir ke pemukiman warga dapat berkurang secara signifikan.
“Dengan adanya kolam resapan ini, kita harapkan bisa mengurai bahkan meminimalisir risiko banjir jika air kiriman dari hulu datang,” lanjut Rizki.
Kolaborasi Pemerintah Kota dan Pusat
Dalam reses tersebut, tampak hadir pula anggota DPR RI Sudjatmiko dari Komisi V yang menangani bidang pekerjaan umum — kehadiran ini dianggap penting untuk mempercepat realisasi solusi yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
Rizki menyebut bahwa pembangunan polder akan diajukan kepada Kementerian PUPR, dengan Pemkot Bekasi berperan dalam administrasi dan sinergi pelaksanaan program.
Peran Masyarakat di Tengah Tantangan Infrastruktur
Sambil menunggu rekomendasi dan realisasi proyek besar ini, Rizki mengimbau masyarakat untuk melakukan langkah mandiri dalam mengurangi dampak banjir, seperti membuat lubang resapan air (biopori) di lingkungan masing-masing. Ia memaparkan bahwa program ini bisa dipadukan dengan dana Bekasi Keren sebesar Rp 100 juta per RW, untuk memperkuat daya serap air tanah.
Masyarakat Harapan Baru menyatakan dukungannya terhadap inisiatif wakil rakyat tersebut. Warga berharap agar durasi banjir yang kerap berkepanjangan ini bisa segera diatasi. Katanya, “Banjir tidak hanya merusak fasilitas rumah, tetapi juga mengganggu aktivitas sekolah dan pekerjaan kami,” ujar salah satu warga.
Aspirasi Untuk Aksi Nyata
Usulan normalisasi sungai dan pembangunan polder menjadi harapan baru bagi warga Bekasi Utara yang sudah lama berjuang menghadapi banjir kiriman. Kolaborasi antara DPRD, DPR RI, Pemerintah Kota, dan masyarakat dinilai menjadi kunci percepatan solusi infrastruktur yang dapat membawa perubahan nyata.
(kabarbaghasasi/adv)
Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/
Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/
