KOTA BEKASI — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Alit Jamaludin, kembali menegaskan bahwa penguatan ekonomi digital dan akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi hal krusial untuk mendorong kesejahteraan masyarakat setempat. Pernyataan itu disampaikan saat reses yang digelar di RW 010, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, pada Jumat (13/2/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Alit — yang juga merupakan anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi — menyampaikan bahwa UMKM selama ini menghadapi dua tantangan utama: minimnya permodalan dan kurangnya pemahaman terkait pemanfaatan platform digital untuk pemasaran usaha. Kondisi ini dinilai menghambat pertumbuhan UMKM di berbagai kelurahan, termasuk Aren Jaya.

“Isu krusialnya adalah, bagaimana pemerintah mengorientasikan optimalisasi ekonomi digital untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama di Aren Jaya. Perlu ada stimulasi dari pemerintah untuk meningkatkan kapasitas warga,” ujar Alit dalam sambutannya.

Menurut Alit, banyak pelaku usaha lokal yang sebenarnya memiliki potensi besar namun belum mampu memaksimalkan peluang bisnis di era digital karena keterbatasan informasi dan pelatihan. Ia mencontohkan bahwa warga yang tidak memiliki warung atau lokasi usaha pun bisa memulai bisnis hanya dengan modal gadget dan pengetahuan pemasaran digital, jika diberi arahan yang tepat dari pemerintah.

“Orang tidak punya tempat, tidak punya warung, bisa memanfaatkan gadgetnya untuk bisnis. Tapi pemerintah harus hadir, karena ternyata itu perlu informasi khusus tentang bagaimana masyarakat bisa berdagang memanfaatkan gadget,” terang Alit.

Gagasan ini muncul di tengah tren ekonomi digital yang terus berkembang pesat di Indonesia. Laporan penelitian menunjukkan bahwa ekonomi digital nasional telah menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi modern, didorong oleh tingginya penetrasi internet dan adopsi teknologi oleh generasi muda. Potensi ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing mereka, asalkan ada pemberdayaan yang efektif.

Dalam upaya menindaklanjuti aspirasi warga, Alit mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas UMKM Kota Bekasi untuk memasukkan program pelatihan digital marketing dan kewirausahaan digital dalam rencana kerja program tahun ini. Sasaran utama dari program ini adalah para pelaku UMKM muda yang belum mendapatkan akses pelatihan atau pendanaan yang memadai.

Selain pelatihan digital, Alit juga menekankan pentingnya akses permodalan yang lebih terukur dan nyata bagi UMKM. Ia menilai program pemberdayaan UMKM yang selama ini dijalankan pemerintah cenderung seremonial dan belum mampu menyentuh kebutuhan riil mereka. Oleh karena itu, ia berjanji akan terus memperjuangkan usulan tersebut dalam agenda pembahasan anggaran serta program pemerintah daerah ke depan.

“UMKM di Kota Bekasi ini muncul tenggelam. Sekalinya muncul, tidak lebih dari kegiatan seremonial. Bagaimana pemerintah bisa lebih fokus, terutama dengan banyaknya aspirasi warga yang sudah punya bisnis tetapi kekurangan permodalan,” tegas Alit.

Dengan adanya dua pilar pendekatan — yakni pelatihan ekonomi digital dan stimulasi permodalan — diharapkan UMKM di Kota Bekasi dapat tumbuh lebih kuat, membuka lapangan kerja, dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat luas. Upaya ini juga selaras dengan arah pembangunan ekonomi modern yang menempatkan teknologi digital sebagai komponen utama penggerak pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional.

(kabarbaghasasi/adv)

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/