KOTA BEKASI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi kembali menagih komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terkait janji modernisasi angkutan kota (angkot) yang sebelumnya pernah dibahas oleh legislatif bersama dinas terkait. Permintaan tersebut disampaikan oleh Komisi II DPRD sebagai respons terhadap dinamika transportasi publik di tengah memanasnya pro-kontra operasional armada baru di Kota Bekasi.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi secara tegas meminta Wali Kota Bekasi Tri Adhianto memperjelas arah kebijakan Pemkot Bekasi soal pembaruan angkot tradisional ke sistem transportasi modern, yang sebelumnya sempat masuk ke dalam wacana pembangunan daerah. Legislator menilai modernisasi angkot bukan hanya sekadar janji, tetapi mendesak untuk diwujudkan agar sistem transportasi lebih efisien, tertata, dan terintegrasi dengan moda lain.
Dorongan Modernisasi Angkot
Wacana modernisasi ini berakar dari fakta panjang mengenai kondisi armada angkot konvensional yang dinilai sudah tidak layak jalan dan sering kali menjadi penyebab kemacetan. DPRD menilai Bekasi membutuhkan sistem yang lebih teratur, seperti angkot berbasis aplikasi dan model integrasi transportasi layaknya JakLingko di DKI Jakarta dan sistem transportasi massal di Surabaya, yang dapat meningkatkan kenyamanan penumpang.
Menurut laporan sebelumnya, legislator mendorong agar angkot dikembangkan menjadi angkutan umum modern berbasis sistem yang bisa mengurangi kebiasaan “kejar setoran” dan meningkatkan kualitas layanan serta keselamatan. Skema itu dipandang mampu menjawab kebutuhan warga Bekasi yang setiap hari bergantung pada angkutan kota untuk mobilitas harian mereka.
Gejolak di Lapangan: Trans Beken dan Angkot Tradisional
Permintaan DPRD muncul di tengah gejolak baru di sektor transportasi Bekasi. Belakangan ini operasional bus Trans Bekasi Keren (Trans Beken) kembali mencuat setelah diresmikan oleh Wali Kota Tri Adhianto. Program ini sebenarnya bertujuan memberikan moda transportasi massal yang terjangkau dan terintegrasi, namun justru memicu penolakan dari sejumlah sopir angkot yang merasa terancam penghasilannya.
Data terbaru memperlihatkan pendapatan sopir angkot di Bekasi terjun drastic hingga 70 persen, yang mereka klaim terjadi karena persaingan dari transportasi online dan hadirnya bus pemerintah yang menempati jalur yang selama ini menjadi andalan angkot konvensional. Kondisi ini memperparah keresahan di kalangan pelaku transportasi tradisional.
Langkah DPRD dan Harapan Legislator
Merespons kondisi tersebut, DPRD meminta Pemkot Bekasi menjelaskan langkah strategis yang konkret untuk mengefektifkan modernisasi angkot, termasuk waktu implementasi serta skema operasionalnya. Legislator juga menegaskan pentingnya melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk sopir angkot tradisional dalam proses transisi agar tidak mematikan sumber penghidupan mereka.
“Kita perlu kejelasan arah kebijakan transportasi umum di Bekasi, terutama modernisasi angkot yang pernah dibahas dan masuk dalam RPJMD. Hal ini bukan sekadar membahas teknologi atau aplikasi, tetapi menyentuh kehidupan ribuan warga,” ujar Ketua Komisi II DPRD.
Sementara itu, Pemkot Bekasi melalui Dishub dipanggil oleh DPRD untuk mengurai polemik ini dan menjelaskan rencana pengintegrasian angkot modern dengan sistem transportasi yang lebih luas. Legislator berharap hadirnya transportasi yang nyaman dan teratur bukan hanya meningkatkan kualitas mobilitas masyarakat, tetapi juga memberi peluang baru bagi pelaku transportasi lokal.
Dengan semakin meningkatnya kebutuhan transportasi publik yang efisien di kawasan urban seperti Bekasi, penegasan komitmen modernisasi angkot diyakini menjadi langkah penting menghadapi tantangan mobilitas dan kemacetan di masa depan.
(kabarbaghasasi/adv)
Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/
Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/
