67a32266eefbe (1)
Kasus Suap Ijon Proyek Ade Kuswara: KPK Cecar Wakil Ketua DPRD Bekasi Soal Aliran Dana

JAKARTA/BEKASI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami gurita korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Kali ini, penyidik lembaga antirasuah tersebut melayangkan sejumlah pertanyaan tajam kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Ade Kuswara Kunang.

Pemeriksaan yang berlangsung selama beberapa jam di Gedung Merah Putih KPK tersebut difokuskan pada dugaan praktik suap ijon proyek di berbagai dinas yang ada di Kabupaten Bekasi.

Mendalami Modus Suap Ijon

Dalam pemeriksaan ini, penyidik mencecar Wakil Ketua DPRD mengenai proses penganggaran dan distribusi proyek-proyek strategis di Bekasi. KPK menduga ada kesepakatan di bawah meja atau “ijon” di mana para pengusaha memberikan sejumlah uang di muka demi mendapatkan jaminan paket proyek sebelum anggaran resmi disahkan.

“Saksi dikonfirmasi mengenai pengetahuan dan perannya dalam memuluskan usulan anggaran proyek tertentu, serta dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait jabatan yang melibatkan tersangka AKK (Ade Kuswara Kunang),” ujar juru bicara KPK, Jumat (9/1/2026).

Dugaan Aliran Dana ke Legislatif

KPK kini tengah menelusuri apakah uang suap dari para pengembang dan kontraktor hanya berhenti di tangan eksekutif atau turut mengalir ke kursi legislatif sebagai “uang pelicin” pengesahan anggaran. Keterangan dari pimpinan DPRD ini dianggap krusial untuk memetakan siapa saja aktor lain yang ikut menikmati dana haram tersebut.

Hingga saat ini, KPK telah menyita sejumlah dokumen penting berupa catatan keuangan dan bukti elektronik yang memperkuat dugaan adanya transaksi mencurigakan dalam kasus suap ijon ini.

Kekecewaan Masyarakat Bekasi

Kabar pemeriksaan pimpinan DPRD ini memicu reaksi keras dari warga Bekasi. Sebagai daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang fantastis, praktik ijon proyek dianggap sebagai penyebab utama buruknya kualitas infrastruktur di lapangan, mulai dari jalan rusak hingga drainase yang tak berfungsi.

“Kami ingin uang pajak kami kembali ke rakyat dalam bentuk jalan yang bagus, bukan masuk ke kantong pejabat lewat ijon-ijon proyek seperti ini,” tulis seorang warga dalam kolom komentar portal berita lokal.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/