JAWA BARAT – Isu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan kondisi kesejahteraan buruh di Jawa Barat memasuki babak baru. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) melakukan kunjungan strategis menemui tokoh masyarakat sekaligus politisi senior Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada Jumat (9/1/2026).

Pertemuan yang berlangsung hangat namun serius ini berfokus pada pencarian solusi atas dilema penetapan upah yang adil bagi pekerja tanpa memberatkan keberlangsungan dunia usaha.

Mencari Formulasi Upah yang Adil

Dalam pertemuan tersebut, Wamenaker memaparkan bahwa pemerintah pusat sedang menggodok formulasi upah yang lebih responsif terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Dedi Mulyadi memberikan masukan berdasarkan realita di lapangan, terutama mengenai tingginya biaya hidup di kawasan industri seperti Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.

“Pemerintah ingin memastikan bahwa buruh mendapatkan upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun tetap menjaga iklim investasi di Jawa Barat agar tidak terjadi gelombang PHK,” ujar pernyataan resmi usai pertemuan tersebut.

Kesejahteraan di Luar Upah

Dedi Mulyadi menekankan bahwa persoalan buruh bukan hanya sekadar angka di slip gaji. Ia mengusulkan agar pemerintah juga fokus pada subsidi biaya hidup langsung bagi buruh, seperti akses transportasi murah, perumahan terjangkau, dan jaminan kesehatan yang lebih kuat.

“Kalau upah naik tapi harga kontrakan dan sembako naik lebih tinggi, ya sama saja. Kita harus bicara solusi total untuk kesejahteraan buruh,” tegas Dedi Mulyadi dalam diskusi tersebut.

Dampaknya bagi Buruh di Bekasi

Bagi ribuan buruh di Kota dan Kabupaten Bekasi, hasil pertemuan ini sangat dinanti. Bekasi sebagai barometer industri nasional selalu menjadi wilayah dengan tuntutan kenaikan upah paling tinggi. Adanya sinergi antara pemerintah pusat (Kemenaker) dan tokoh daerah diharapkan mampu meredam gejolak sosial saat pengumuman upah minimum nanti.

Pertemuan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai lebih terbuka mendengarkan aspirasi dari berbagai tokoh daerah sebelum menetapkan kebijakan nasional yang berdampak pada jutaan pekerja.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/