Komisi III DPRD Tekankan Target PAD 88 Persen
Anggota DPRD Kota Bekasi melalui Komisi III DPRD Kota Bekasi mendorong agar Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi (Bapenda) bekerja secara maksimal menuntaskan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi hingga angka 88 % di akhir tahun anggaran 2025. Target ini disepakati saat rapat kerja antara Komisi III dan Bapenda sebagai angka yang realistis namun tetap menantang.
Target Awal Dianggap Sulit, Fokus pada Pencapaian 87–88 Persen
Ketua Komisi III DPRD Bekasi, Arif Rahman Hakim, menyampaikan bahwa target semula yang mencapai 90 % dinilai sulit dicapai karena capaian hingga triwulan memasuki akhir tahun masih jauh dari ekspektasi. “Melihat kondisi sekarang ini, target di angka 90 % memang sulit. Namun, kami optimis angka di atas 80-an persen masih bisa dikejar. Minimal, target 87 hingga 88 persen harus bisa kita capai bersama,” ujarnya.
Realisasi PAD Masih 61,39 Persen di Pertengahan Tahun
Data internal Bapenda menunjukkan bahwa realisasi PAD hingga pertengahan tahun masih berada di kisaran 61,39 %, jauh tertinggal dari target akhir tahun. Hal ini memicu dorongan agar segera ada langkah strategis untuk menutup defisit.
DPRD Dorong Tiga Strategi Utama Penagihan Pajak
Sebagai langkah konkret, DPRD meminta Bapenda untuk memperkuat tiga strategi utama: penagihan pajak dan retribusi yang belum optimal, pemanfaatan teknologi informasi untuk pendataan dan pemantauan wajib pajak, serta pengembangan program insentif atau diskon bagi wajib pajak yang menunggak sebagai stimulus pembayaran. Arif menjelaskan bahwa banyak sektor usaha seperti restoran dan hotel yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban pajak daerah dan ini menjadi “lubang” penerimaan yang tak boleh dibiarkan.
Bapenda Akui Tantangan Ekonomi dan Perubahan Birokrasi
Sementara jajaran Bapenda sendiri menyatakan optimisme namun juga mengakui bahwa sejumlah hambatan sedang dihadapi. Kepala Bapenda Kota Bekasi, Muhammad Solikhin mengungkap bahwa selain tantangan ekonomi, perubahan birokrasi internal dan potensi kebocoran pendapatan turut memperlambat laju realisasi PAD. Ia menyatakan bahwa organisasi telah menginstruksikan seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) penghasil untuk lebih proaktif, melakukan audit internal, dan mempercepat pemetaan wajib pajak baru.
Rotasi Pejabat Membuat Ritme Penagihan Melambat
DPRD juga menyoroti bahwa rotasi besar-besaran pejabat Bapenda membuat adaptasi sejumlah aparatur menjadi “lamban”, sehingga ritme penagihan dan pemungutan pajak belum berjalan optimal.
Target PAD Mempengaruhi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Dampak dari target PAD yang belum tercapai bukan hanya soal angka, tetapi berimplikasi terhadap keuangan dan pembangunan daerah. Jika PAD jauh dari target, maka program-program pembangunan, perbaikan infrastruktur, edukasi, maupun layanan publik bisa tertunda atau terhambat. DPRD memperingatkan bahwa kekurangan penerimaan daerah harus segera diantisipasi agar tidak membebani anggaran perubahan atau mengganggu program belanja daerah.
DPRD dan Bapenda Akan Turun Lapangan Lakukan Uji Petik
Ke depan, DPRD akan terus mengawasi kinerja Bapenda hingga akhir tahun, termasuk rencana uji petik mandiri bersama Bapenda dan turun langsung ke lapangan untuk memetakan potensi wajib pajak yang belum digarap. Arif menegaskan bahwa kerja keras kini harus dilakukan dalam hitungan bulan, karena waktu semakin menipis untuk menutup gap penerimaan.
Optimis Target Tercapai, Minimal Hindari Realisasi di Bawah 80 Persen
Jika semua strategi dilaksanakan secara konsisten, DPRD optimis bahwa target 88 % bukan hanya angka simbolis, namun bisa menjadi pencapaian nyata yang memperkuat keuangan daerah Kota Bekasi, sekaligus memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana. Namun sebaliknya, jika tidak ada percepatan maka realisasi di bawah 80 % pun bisa terjadi — sebuah skenario yang dianggap DPRD sebagai “minimal dihindari”.
Baca juga berita lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/
Baca juga berita BAPENDA lainnya disini: BAPENDA – Kota Bekasi
