Jakarta — Pemerintah Indonesia telah memulai pembangunan 2.600 unit hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak banjir dan longsor besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025. Uniknya, pembangunan hunian permanen ini dilakukan tanpa mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan melalui skema non-APBN, dukungan Corporate Social Responsibility (CSR), serta kolaborasi berbagai pihak.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara bahwa sebanyak 2.000 hunian sudah siap dibangun melalui skema non-APBN sebagai bagian upaya cepat menangani kebutuhan tempat tinggal masyarakat terdampak bencana. Secara total, target hunian tetap mencapai 2.600 unit yang akan tersebar di beberapa wilayah terdampak.

“Pembangunan rumah-rumah ini bukan berasal dari APBN, namun melalui kolaborasi CSR dan skema non-APBN lainnya untuk mempercepat proses pemulihan hidup warga setelah bencana ini,” ujar Menteri Ara.

Skema non-APBN dan peran CSR

Pemerintah melibatkan skema gotong royong antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga filantropi untuk menggalang dana dan sumber daya guna membiayai pembangunan hunian. Sejumlah program CSR dari perusahaan besar juga telah dikonfirmasi untuk ikut mendukung pembangunan rumah bagi warga terdampak, termasuk pengadaan material bangunan, tenaga kerja, serta dukungan logistik.

Langkah ini diambil dengan pertimbangan urgensi waktu dan keterbatasan anggaran negara yang sedang fokus pada bantuan darurat, seperti logistik, layanan kesehatan, dan relokasi sementara bagi ribuan pengungsi. Keputusan menggunakan dana non-APBN diyakini dapat menghindarkan proses birokrasi panjang sehingga hunian permanen bisa segera berdiri di lokasi aman bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana.

Distribusi dan lokasi pembangunan

Pemilihan lokasi pembangunan hunian tetap diprioritaskan di area yang aman dari risiko banjir dan longsor, serta dekat fasilitas umum seperti sekolah, pusat kesehatan, dan pasar. Hal ini sesuai arahan Menteri PKP untuk memastikan bahwa fasilitas sosial dan akses ekonomi tetap terjangkau oleh warga yang direlokasi.

Untuk percepatan proses, lembaga pemerintahan juga melakukan kerja sama teknis dengan pemerintah daerah (pemda) di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Koordinasi intensif dilakukan untuk proses pengukuran lahan, perizinan, dan penyediaan sarana utilitas dasar seperti air bersih dan listrik.

Respon masyarakat dan tantangan ke depan

Langkah ini mendapat respon positif dari warga terdampak serta komunitas lokal yang menyambut baik inisiatif percepatan pembangunan hunian tetap tanpa menunggu alokasi APBN yang bisa memakan waktu lebih panjang. Banyak warga berharap hunian baru ini bisa menjadi awal kebangkitan ekonomi lokal pascabanjir besar yang mengakibatkan puluhan ribu rumah rusak atau hancur.

Namun sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti ketersediaan lahan yang aman, kemampuan akses jalan untuk distribusi material, serta koordinasi antar-lembaga di lapangan. Pemerintah dan mitra pembangunan harus terus memantau dinamika ini agar proses hunian tetap benar-benar berjalan lancar dan sesuai standar keselamatan bangunan.

Dampak banjir dan kebutuhan hunian

Bencana banjir dan longsor yang dipicu oleh hujan ekstrem dan kondisi topografis di tiga provinsi Sumatera telah menyebabkan ribuan jiwa kehilangan rumah, dengan data terbaru BNPB mencatat ratusan ribu rumah rusak serta ribuan masih dalam proses evakuasi atau pengungsian.

Proyek hunian tetap ini diharapkan menjadi bagian penting dari fase pemulihan jangka panjang, sekaligus memberi harapan baru bagi para korban untuk bisa kembali memulai kehidupan di tempat tinggal yang layak, aman, dan terintegrasi dengan lingkungan sosial dan ekonomi mereka.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update Bekasi lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/